Kantor Staf Presiden (KSP) menindaklanjuti laporan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait revitalisasi benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura.
Deputi I SP, Febry Calvin Tetelepta, di Jakarta, Kamis, mengatakan, akan menindaklanjuti laporan kesiapan Pemkot Ambon dalam proses revitalisasi benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura.
"KSP pada 10 Maret 2021 akan melakukan rapat lengkap dengan kementerian, lembaga dan badan untuk menindaklanjuti laporan Pemkot Ambon, " katanya saat melakukan rapat dengan Pemkot Ambon, di Jakarta.
Dikatakannya, KSP telah menerima laporan Pemkot Ambon yang sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan untuk proses revitalisasi benteng Victoria.
Selanjutnya akan dilakukan rapat di kota Ambon pada 18 Maret 2021 bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas infrastruktur revitalisasi benteng Victoria.
Selain membahas revitalisasi benteng Victoria, sejumlah program juga akan dibahas seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan Youth Creative Hub di kota Ambon.
"Langkah cepat Pemkot Ambon perlu ditindaklanjuti agar upaya revitalisasi beteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura segera dilakukan, " katanya.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan, setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Pemkot Ambon mendapat dukungan positif.
Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta beberapa Kementerian terkait lainnya.
"Sebelumnya kita telah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, dan beliau telah menugaskan Deputi 1 untuk menangani kelanjutan prosesnya," katanya.
Tahap pertama, lanjutnya, sudah rampung dengan seluruh kementerian terkait telah mendukung, selanjutnya akan ditetapkan tanggung jawab setiap kementerian dan lembaga terkait.
Rencana tindaklanjut yang disampaikan Pemkot Ambon yakni, membuat proposal dan laporan revitalisasi benteng Victoria kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Pemerintah pusat.
Selanjutnya melakukan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait, dilanjutkan penilaian aset Kodam XVI Pattimura oleh KPKNL Ambon.
Selain itu penilaian lahan pengganti di negeri Tawiri dan pelaporan oleh KJPP, sosialisasi kepada masyarakat lahan pengganti dan penyusunan rencana tapak atau "site plan" lahan pengganti.
"Seluruh tahapan dimulai Januari 2020 ditargetkan sesuai jadwal akan berlangsung hingga Desember 2021, " tandas Richard.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021