Sultan Tidore, Husain Alting Sjah mengingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba soal pembentukan kawasan Kota Sofifi masih terikat kuat dengan Kesultanan Tidore, karena maklumat tersebut ditandatangani mendiang Sultan Djafar Sjah.
"Saya menginginkan ada kawasan khusus, tetapi Pemprov Malut tahu etikanya untuk duduk bersama membicarakan soal statusnya itu, karena ada wilayah maupun masyarakatnya. Mengapa masyarakat tidak dipanggil. Untuk itu, saya mengingatkan kepada Gubernur agar harus membicarakan bersama dengan pihak Kesultanan," kata Sultan Tidore, Husain Alting Sjah di Ternate, Sabtu.
Sedangkan maklumat yang ditandatangani oleh Sultan Djafar Sjah, mulai dari Bobato hingga masyarakat Tidore harus patuh terhadap maklamut tersebut. Tentunya, ada konsekuensi, ada daerah lain yang berada di dalam Kesultanan Tidore juga pantas untuk maju.
"Apakah itu dia maju, dan harus membuat otonomi baru, tidak juga. Masih ada strategi lain, untuk memajukan suatu daerah. Tidak semata-mata dia menjadi otonomi baru. Hal itu, saya sudah menyampaikan di beberapa kesempatan di pertemuan secara virtual di DPD RI," kata Sultan.
Menurutnya, dengan strategi itu, akhirnya dibuat kawasan tanpa konsultasi, kalau pun berbicara otonomi baru, prosesnya cukup panjang, sebab terbitnya sebuah Undang - Undang (UU) harus proses dari bawa, apalagi daerah-daerah lain sangat kuat.
Olehnya itu, kalau pun Mendagri dengan keputusan untuk menjadikan kawasan khusus agar Sofifi menampakkan wajah kota sebagai ibu kota Provinsi Malut.
Sultan menegaskan, letak wilayah Ibu kota Provinsi Malut memiliki batas, karena Sofifi dalam pengertian dari Oba Utara sampai Oba Selatan untuk menginginkan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Untuk itu, kalau pun maklumat dicabut, kata Sultan, seharusnya dimusyawarahkan, sebab adat ini, bukan hanya ada di Bobato, namun mencakup mulai dari Provinsi Papua, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah duduk bercerita tentang maklumat itu. Mestinya, didalamnya ada Nyinya Ma Gogaro, tetapi perubahan formasi, situasi dan kondisi sudah berbeda.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Saya menginginkan ada kawasan khusus, tetapi Pemprov Malut tahu etikanya untuk duduk bersama membicarakan soal statusnya itu, karena ada wilayah maupun masyarakatnya. Mengapa masyarakat tidak dipanggil. Untuk itu, saya mengingatkan kepada Gubernur agar harus membicarakan bersama dengan pihak Kesultanan," kata Sultan Tidore, Husain Alting Sjah di Ternate, Sabtu.
Sedangkan maklumat yang ditandatangani oleh Sultan Djafar Sjah, mulai dari Bobato hingga masyarakat Tidore harus patuh terhadap maklamut tersebut. Tentunya, ada konsekuensi, ada daerah lain yang berada di dalam Kesultanan Tidore juga pantas untuk maju.
"Apakah itu dia maju, dan harus membuat otonomi baru, tidak juga. Masih ada strategi lain, untuk memajukan suatu daerah. Tidak semata-mata dia menjadi otonomi baru. Hal itu, saya sudah menyampaikan di beberapa kesempatan di pertemuan secara virtual di DPD RI," kata Sultan.
Menurutnya, dengan strategi itu, akhirnya dibuat kawasan tanpa konsultasi, kalau pun berbicara otonomi baru, prosesnya cukup panjang, sebab terbitnya sebuah Undang - Undang (UU) harus proses dari bawa, apalagi daerah-daerah lain sangat kuat.
Olehnya itu, kalau pun Mendagri dengan keputusan untuk menjadikan kawasan khusus agar Sofifi menampakkan wajah kota sebagai ibu kota Provinsi Malut.
Sultan menegaskan, letak wilayah Ibu kota Provinsi Malut memiliki batas, karena Sofifi dalam pengertian dari Oba Utara sampai Oba Selatan untuk menginginkan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Untuk itu, kalau pun maklumat dicabut, kata Sultan, seharusnya dimusyawarahkan, sebab adat ini, bukan hanya ada di Bobato, namun mencakup mulai dari Provinsi Papua, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah duduk bercerita tentang maklumat itu. Mestinya, didalamnya ada Nyinya Ma Gogaro, tetapi perubahan formasi, situasi dan kondisi sudah berbeda.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021