Resolusi 1973 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (17/3) menghasilkan serangan udara dan laut ke wilayah-wilayah Libya oleh pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia pada Minggu (20/3) dini hari. Resolusi tersebut mengesahkan keputusan zona larangan terbang di Libya dan memerintahkan "semua tindakan yang diperlukan" untuk melindungi warga sipil yang pada awalnya disambut dengan pengumuman gencatan senjata pada Jumat (18/3) oleh rezim Muamar Gaddafi. Namun pasukan Gaddafi melanjutkan serangan terhadap kubu pemberontak di Benghazi dan aksinya itu mendorong pasukan koalisi untuk campur tangan dengan melakukan serangan udara berdasarkan resolusi tersebut. Berbagai media melaporkan satu pesawat Prancis memulai serangan terhadap sebuah kendaraan di Libya pada Sabtu (19/3) pukul 16.45 GMT (pukul 23.45 WIB), menjadi tembakan pertama dalam operasi yang disebut sebagai "Odyssey Dawn" (Petualangan Fajar) itu. Serangan itu terjadi setelah Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, para pemimpin Eropa, Menlu AS Hillary Clinton, Sekjen PBB Ban Ki-moon serta utusan Liga Arab dari Jordania, Maroko, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE) dan Sekjen Liga Arab Amr Moussa dalam pertemuan di Prancis setuju menggunakan kekuatan udara guna memaksakan resolusi PBB itu. "Dalam perjanjian dengan mitra-mitra kami, angkatan udara kami akan melawan serangan oleh pesawat Kolonel Gaddafi terhadap masyarakat Benghazi," kata Sarkozy, merujuk ke markas pemberontak Libya. Sekitar 20 pesawat terlibat dalam operasi di wilayah udara Libya, kata Kementerian Pertahanan Prancis. Prancis memiliki sekitar 120 pesawat, sebagian besar jet Rafale dan Mirage 2000, dan kapal induknya Charles de Gaule akan berangkat ke Libya pada Minggu. "Kolonel Gaddafi yang membuat ini terjadi. Ia berbohong pada masyarakat internasional, ia menjanjikan gencatan senjata, ia melanggar gencatan senjata itu. Ia terus menyerang rakyatnya sendiri," kata PM Inggris David Cameron pada televisi Inggris. PM Spanyol Jose Luis Zapatero, PM Belgia Yves Leterme dan PM Italia Silvio Berlusconi menyatakan dukungan bagi serangan tersebut untuk membantu penerapan zona larangan terbang di Libya. Sebanyak 124 peluru kendali (rudal) jelajah Tomhawk ditembakkan ke Libya dari kapal dan kapal selam AS dan Ingris, menghantam lebih dari 20 sistem pertahanan udara Libya dan  fasilitas lainnya. Rudal pertama menghantam pada Minggu (20/3) pukul 19 GMT (pukul 02.00 WIB) menyusul serangan udara yang dilakukan sebelumnya oleh pesawat perang Prancis, kata Kepala Staf Gabungan AS, Laksamana William Gortney, kepala staf gabungan AS. AS dan negara-negara sekutunya belum menerapkan zona larangan terbang dengan pesawat yang mematroli angkasa, kata Gortney. "Tapi kami akan menetapkan kondisi untuk dapat mencapai keadaan itu." Merujuk pada peta operasi, Gortney menjelaskan sebagian besar sasaran "adalah di atau dekat pantai yaitu lokasi penting agar zona larangan terbang terlaksana karena banyak aktivitas udara dan upaya militer rezim itu terjadi di bagian negara tersebut." Sebanyak 19 pesawat AS termasuk tiga pesawat pembom B2, jet tempur F-15 dan F-16 ikut ambil bagian dalam serangan itu. Hasilnya pada Minggu, televisi pemerintah Libya melaporkan 48 orang tewas dan 150 lainnya cedera akibat serangan udara sekutu yaitu dari negara AS, Inggris, Prancis, Kanada dan Italia. Stasiun televisi CBS News di laman internetnya mengatakan  tiga pembom siluman  AS B-2 menjatuhkan 40 bom di satu "lapangan udara penting" Libya, yang tidak disebutkan namanya. Televisi Libya menayangkan gambar dari satu rumah sakit yang tidak disebutkan namanya tentang apa yang disebutnya korban-korban "musuh penjajah". Sepuluh mayat ditutup dengan kain berwarna putih dan biru, dan beberapa orang cedera, satu di antara mereka berada kondisi parah, kata televisi itu. Penduduk Tripoli mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras dekat distrik Tajoura di sebelah timur sementara di Misrata mereka mengatakan serangan-serangan ditujukan pada pangkalan udara  yang digunakan pasukan Gaddafi. Seorang wartawan AFP juga menyaksikan satu rudal telah menghancurkan bangunan kediaman Gaddafi yang berada sekitar 50 meter dari tenda tempat pemimpin Libya itu biasa menemui para tamunya di Tripoli rata dengan tanah. Pada Senin diberitakan koalisi pasukan Barat membombardir kota Sebha di selatan, benteng pertahanan suku Guededfa asal pemimpin Libya Muamar Gaddafi. "Sejak Sabtu, musuh koalisi telah melancarkan serangan udara dan serangan rudal di Tripoli, Zuwarah, Misrata, Sirte dan Sebha, khususnya ditujukan ke bandara-bandara," kata Mussa Ibrahim, pemimpin militer Libya, pada konferensi pers di Ibu kota Tripoli. Ledakan-ledakan masih bergema pada Senin sekitar pukul 19.00 GMT (Selasa pukul 02.00 WIB) di dekat barak Bab el-Aziziya di daerah selatan Tripoli. Namun Militer AS juga tidak mengetahui banyak tentang keberadaan pemimpin Libya Muamar Gaddafi setelah gelombang serangan dan mengatakan bahwa serangan tersebut bertujuan menghancurkan pusat komando dan pengawasan pasukan Libya. "Reaksi atas Serangan" Dalam merespons serangan tersebut, Gaddafi Sabtu mengatakan pihaknya akan mempersenjatai penduduk sipil untuk mempertahankan Libya dari apa yang dia sebut agresi "kolonial, salib" oleh pasukan Barat. "Sekarang diperlukan untuk membuka gudang dan semua senjata dari berbagai jenis senjata  untuk mempertahankan kemerdekaan, kesatuan dan kehormatan Libya," kata Gaddafi dalam siaran televisi pemerintah setelah serangan dimulai. "Kami menyerukan kepada masyarakat dan warga Arab dan negara-negara Islam, Amerika Latin, Asia dan Afrika untuk berdiri bersama orang-orang Libya yang gagah berani untuk menghadapi agresi ini, yang hanya akan meningkatkan kekuatan orang-orang Libya, keteguhan dan persatuan mereka," katanya. Ketua parlemen Libya, Abul Qasim al-Zuai, mengutuk serangan udara Barat terhadap negaranya tersebut sebagai aksi "agresi biadab" "Negara-negara Barat telah melakukan serangan udara di beberapa tempat di Tripoli dan Misrata, yang menimbulkan kerusakan sangat besar pada infrastruktur sipil dan lainnya," katanya pada konferensi pers di Tripoli. Uni Afrika setelah pertemuan lebih dari empat jam di ibu kota Mauritania, Nouakchott, pada Minggu mendesak adanya "penghentian segera" semua serangan dan meminta penguasa Libya menjamin "bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan," serta "perlindungan terhadap warga-warga asing termasuk para warga Afrika  yang tinggal di Libya." Kedermawanan Libya dan peran Gaddafi dalam pembentukan Uni Afrika membuat benua itu bersikap hati-hati, kata  Fred Golooba Mutebi dari Institut Riset Sosial Universitas Najerere Kampala.. Uni Afrika dibentuk tahun 1999 dalam Deklarasi Sirte, setelah KTT yang dituan rumahi Gaddafi di kampung halamannya di pantai Libya itu. Deklarasi itu  mengatakan para pendiri merasa diilhami "visi Gaddafi bagi satu Afrika yang kuat dan bersatu." Sementara itu China juga menyatakan penyesalannya atas serangan terhadap Libya dan menentang pengerahan kekuatan militer dalam hubungan internasional, demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China. "China telah mencatat perkembangan-perkembangan terakhir di Libya dan menyatakan penyesalan atas serangan-serangan militer di Libya itu dan China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas negara," kata pernyataan itu. China dan Rusia tidak memberi otorisasi resolusi PBB 1973 atas Libya namun juga tidak menggunakan hak veto untuk menentangnya dan bersikap abstain dalam pemungutan suara DK PBB bersama Brazil dan India. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/3) mengutuk resolusi PBB, yang memungkinkan tindakan tentara di Libya sebagai "seruan perang salib pada abad pertengahan" dan mengecam Washington untuk kesiapannya memamerkan kekuatan. "Resolusi Dewan Keamanan itu, tentu saja, cacat dan tidak sah, bagi saya, itu menyerupai seruan perang salib pada abad pertengahan ketika seseorang menarik orang lain untuk pergi ke tempat tertentu dan membebaskan yang lain," kata Putin yang dikutip kantor berita Rusia. Perdana menteri Rusia itu juga mengecam "kecenderungan berkelanjutan" campur tangan tentara Amerika Serikat di seluruh dunia, dengan menuduh Washington bertindak tanpa nurani. "Semua itu dengan kedok melindungi warga. Di mana nalarnya? Di mana nuraninya? Tidak salah satu di antara keduanya," kata Putin. Negara lain yang menentang serangan itu adalah Kuba yang "mengutuk keras" intervensi militer asing dalam konflik dalam negeri Libya. "Resolusi PBB 1973 yang diterapkan Kamis lalu oleh DK tidak memberi wewenang apa pun dalam banyak serangan di wilayah Libya, yang berarti pelanggaran hukum internasional," kata pihak berwenang Kuba dalam pernyataan. "Kuba mendukung hak warga Libya guna memutuskan nasib sendiri tanpa intervensi asing, mengutuk pembunuhan warga sipil di Libya dan di tempat lainnya, serta mendukung keutuhan wilayah dan kedaulatan atas segala sumber daya di negara itu," kata pernyataan tersebut. India lewat Menteri Luar Negeri S.M. Krishna juga meminta diakhirinya serangan udara ke Libya, dan mengatakan serangan itu akan lebih membahayakan "warga sipil, warga asing dan misi-misi diplomatik." "India menyerukan kepada semua pihak berjanji untuk meninggalkan kekerasan dan penggunaan ancaman dan kekuatan untuk menyelesaikan perbedaan. Saya pikir yang diperlukan saat ini adalah penghentian konflik bersenjata," katanya. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam pidatonya pada Senin di televisi pemerintah mengatakan mengecam intervensi militer di Libya. "Amerika Serikat dan (sekutu) Barat menyatakan ingin membela rakyat dengan melakukan operasi militer ... Anda tidak datang untuk membela rakyat, Anda datang karena minyak Libya," tuduh Khamenei dalam siaran langsung dari kota suci Mashhad. "Iran mengecam kelakuan pemerintah Libya terhadap rakyatnya, pembunuhan dan tekanan terhadap rakyat, dan pemboman kota-kotanya ... tapi (Iran juga) mengecam aksi militer di Libya," tegasnya. Sedangkan Jepang pada Minggu mengatakan pihaknya mendukung serangan-serangan tentara multinasional di Libya dan meminta agar Gaddafi membuat "keputusan yang bijaksana". "Pemerintah Jepang mendukung kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan Resolusi DK PBB 1973 dan mendesak pihak berwenang Libya membuat keputusan bijaksana secepat mungkin," kata Menteri Luar Negeri Jepang Takeaki Matsumoto dalam sebuah pernyataan. Indonesia lewat pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri Marty Nataleg


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.