Anggota DPRD Provinsi Maluku mengaku  prihatin dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri maupun penyaluran dana Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) di Kabupaten Seram Bagian Barat. "Dari hasil pengawasan lapangan, banyak kepala desa yang tidak bisa menjelaskan program tersebut dan tidak dapat menunjukan  pembukuan SPP," kata Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid di Ambon, Senin. Program serupa juga ditemui komisi itu di daerah lain seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dimana penyalurannya kurang tepat sasaran dan diberikan kKades kepada orang dekat atau kalangan kerabat. Masalah SDM juga jadi kendala tersendiri bagi para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan akibat masih terbatasnya tenaga pendamping di lapangan. Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPM Maluku Ny. Vetty Salakay mengakui tujuh dari delapan kabupaten/kota penerima PNPM dan SPP telah mencairkan dana yang dialokasikan melalui APBD mereka selama  2010. Realisasi fisik PNPM Mandiri tersebar pada 328 desa yang terdapat di 43 kecamatan sedangkan program SPP direalisasikan pada 113 desa. Namun Pemkab SBB baru menyalurkan dana SPP tahap pertama Rp3 miliar dari Rp8,2 miliar yang dialokasikan. "Kami telah berusaha membuat surat melalui Gubernur dan Sekda Maluku kepada Pemkab SBB dan mereka baru menyalurkan Rp3 miliar untuk tahap pertama," katanya. Mengingat batas akhir penyaluran dana tanggal 31 Maret, Badan Pemberdayaan Masarakat Provinsi Maluku berusaha melakukan pendekatan melalui surat, telepon atau bersama pihak Bank Dunia mengunjungi langsung Pemkab SBB dan mengingatkan BPM Kabupaten SBB. "Bupati tidak berhasil ditemui dan kami diterima Sekda, Kepala BPM serta staf Keungan Pemkab SBB dan sudah rembukan untuk pencairan dana karena surat pencairan Rp8,2 miliar dilakukan tiga tahap," katanya. Dana ini kalau tidak dicairkan maka anggaran BLM pusat sebesar Rp6 miliar lebih tidak bisa dicairkan dan provinsi tidak akan bertanggung jawab kalau masyarakat seluruh desa melakukan demo. "Apalagi pekerjaan fisik di lapangan rata-rata mencapai 80 persen lalu dananya kalau tak cair, suplaier dan masyarakat akan mengamuk," katanya.


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.