Ambon (Antara Maluku) - Provinsi Maluku terpilih sebagai wilayah percontohan untuk Program Pakta Ketenagakerjaan di Indonesia atau "Indonesian Jobs Pact" yang diagendakan Organisasi Buruh Internasional pada 2012.

Koordinator Program Provinsi ILO Perwakilan Maluku Lucky Lumingkewas di Ambon, Selasa, mengatakan, Program Pakta Ketenagakerjaan di Indonesia melibatkan tiga provinsi yakni Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.

"Maluku terpilih sebagai wilayah percontohan untuk Program Indonesian Jobs Pact karena komitmen yang ditunjukan pemerintah setempat atas program-program yang digagas ILO selama 2008 - 2011," katanya.

Program-program itu, kata Lumingkewas, menyangkut agenda kegiatan dari proyek pendidikan dan pelatihan keterampilan (Education and Skills Training- EAST) untuk ketenagakerjaan muda yang telah berakhir Oktober lalu.

Selain itu, Maluku juga sempat menjadi wilayah percontohan Program Employment Diagnostic Analisis (analisa diagnosa ketenagakerjaan). Program tersebut berupa pelatihan ketenagakerjaan berbasis potensi daerah yang diikuti 30 aparatur pemerintah dari Biro Perencanaan Provinsi dengan dilatih para ahli ILO dari Jenewa.

"Kami sudah mengantongi data sumber daya manusianya juga potensi daerah karena telah melatih 30 aparatur pemerintah dari Biro Perencanaan mengenai strategi perencanaan ketenagakerjaan yang baik di Maluku," kata Lumingkewas.

Potensi daerah tersebut, kata dia, antara lain di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian.

"Jadi kami bisa memfokuskan pengembangan ekonomi di Maluku berdasarkan tiga sektor itu karena perbaikan ekonomi dunia merupakan target dari Program Pakta Ketenagakerjaan," katanya.

Pakta Ketenagakerjaan di Indonesia memprioritaskan tiga hal, eksploitasi berhenti di tempat kerja, penciptaan lapangan kerja untuk pengurangan kemiskinan dan pemulihan mata pencaharian, serta dialog sosial. Proyek ini direncanakan berlangsung selama empat tahun.

Lumingkewas menambahkan, selain program itu, Analisa Diagnosa Ketenagakerjaan juga akan dilaksanakan tahun depan. Namun Proyek ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Para ahli kami dari Jenewa akan kembali tahun depan untuk mendiagnosa lebih dalam lagi hingga ke pembuatan kebijakan," katanya.

Pewarta: Rosni Marasabessy
: John Nikita S

COPYRIGHT © ANTARA 2026