Ambon (Antara Maluku) - Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menegaskan, sudah waktunya Indonesia dibangun dari kawasan timur karena memiliki kekayaan alam melimpah dan belum dikelola optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sudah waktunya Indonesia dibangun dari kawasan timur yang kaya akan berbagai potensi sumber daya alam potensial, terutama hasil laut yang hingga kini belum diolah optimal bagi kesejahteraan masyarakat," kata Irman Gusman, di Ambon, Rabu.

Dia menilai, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua serta Papua Barat, adalah lumbung berbagai potensi sumber daya alam baik kelautan dan perikanan, pertambangan maupun pertanian, sehingga sudah waktunya pemerintah mencurahkan perhatian untuk membangun kawasan-kawasan tersebut.

Menurut dia, pandangan pemerintah yang menempatkan pulau Jawa sebagai prioritas utama pembangunan Indonesia sudah waktunya diubah, karena potensi sumber daya alam sudah tidak bisa dilah lagi disebabkan "over" produksi.

Dia mengakui, secara makro ekonomi, Indonesia berada pada posisi ke-17 sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia, di mana pendapatan per kapita masyarakat sebesar 3.500 dolar AS.

Namun, tandasnya, berdasarkan potensi dan kemampuan pengembangan ekonomi Indonesai tidak bisa lagi bertumpu pada pengembangan sumber daya alam di Pulau Jawa dan Sumatera, karena pengelolaannya telah melebihi kemampuan lahan.

Selain itu, anggaran 82 persen hingga 85 persen anggaran untuk pembangunan ekonomi Indonesia terserap di Pulau Jawa dan Sumatera, dan sisanya untuk pembangunan Indonesia Timur.

"Jadi Jika pemerintah ingin negara ini kembali berjaya, maka sudah saatnya kawasan timur Indonesia dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi bangsa. Ini kunci kemajuan Indonesia di masa mendatang," katanya.

Irman Gusman menegaskan, lembaga legislator yang dipimpinnya telah menyerap banyak masukkan dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat, di mana sebagian besar menginginkan kinerja optimal pemerintah pusat untuk membangun Kawasan Indonesia Timur, guna menunjang pendapatan asli negara dan daerah.

DPD-RI juga terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk kawasan timur untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan prospek pengembangan jangka panjang, sehingga dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Perikanan Maluku

Khusus pengembangan Maluku, Irman Gusman, menegaskan, sektor kelautan dan perikanan menjadi basis utama pembangunan dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

"Potensi kelautan dan perikanan Maluku sudah terkenal di mata dunia. Sama halnya dengan keharuman rempah-rempah yakni pala dan cengkeh di abad 16 yang membuat Inggris, Portugis dan Belanda saling berebut untuk menguasainya.

Dia mengakui alokasi anggaran pembangunan di Maluku oleh pemerintah Pusat tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera yang menggunakan pendekatan daratan dan jumlah penduduk, mengingat 97 persen wilayah Maluku adalah perairan.

Selain itu diperlukan langkah-langkah stategis untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara serta mensejahterakan masyarakat di masa mendatang.

"DPD akan terus mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan di kawasan timur, khususnya Maluku, sehingga dapat tampil menjadi daerah andalan untuk kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang," katanya.

Kendati demikian, Irman Gusman menambahkan, kondisi keamanan semakin kondusif dan aman di Maluku harus terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan pendekatan budaya Pela-Gandong yang merupakan falsafah hidup orang basudara (bersaudara) di daerah ini.

"Budaya Pela-Gandong harus menginspirasi masyarakat di Maluku untuk membangun kehidupan persaudaraan dan kekeluargaan sejati, sekaligus menjadikan berbagai perbedaan sebagai peluang untuk membangun dan menyejahterakan bangsa dan negara," katanya.

Pewarta: James F. Ayal
: John Nikita S

COPYRIGHT © ANTARA 2026