"Bayangkan kalau satu wakil menteri saja bisa menelan anggaran setiap tahun sebesar Rp1,5 triliun, kenapa pemerintah harus bersikeras untuk setiap kementerian ada jabatan wamennya, padahal itu tidak terlalu efektif dan signifikan dalam kinerjanya," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku, Sudarmo Bin Yasin di Ambon, Jumat.
Ia juga mempertanyakan penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan secara efektif dalam mendongkrak pendapatan negara.
"Perlu dipertanyakan berapa banyak anggaran pajak dari masyarakat yang bocor, karena seharusnya 100 persen yang masuk ke kas tapi ternyata tidak berlaku demikian," katanya.
Menurut Sudarmo, tingkat kebocoran pajak yang mencapai lebih dari 20 persen sangatlah merugikan negara sehingga sistem pengawasannya secara kontinyu dan terpadu harus dilakukan.
"Makanya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM awal April mendatang tentu cukup menyulitkan bagi rakyat. Kajian PKS, pemerintah sebenarnya belum terlalu memaksimalkan berbagai potensi yang ada, mulai dari menghemat anggaran-anggaran di kementerian maupun lembaga dan pengawasan ketat persoalan pajak," katanya.
Ia menegaskan, Fraksi PKS DPRD Maluku tetap memperhatikan aspirasi dengan kondisi masyarakat di daerah ini.
"Kenaikan BBM akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat Maluku karena kondisi geografis daerah ini yang berat (sifatnya kepulauan). Bayangkan saja, BBM bersubsidi (premium dan solar) yang saat ini harganya Rp4.500 per liter, di daerah-daerah pelosok sudah mencapai Rp15.000, apalagi kalau sampai kemudian pemerintah menaikkan harganya," ujar Sudarmo.
Oleh karena itu, lanjutnya, persoalan ini harus menjadi bagian yang terpenting bagi masyarakat Maluku untuk mau bersama-sama menyampaikan penolakannya kepada pemerintah pusat.
"Kami dari fraksi PKS yang representasi mewakili masyarakat Maluku juga harus menyampaikan agar pemerintah pusat membatalkan rencana kebijakan menaikkan harga BBM, jadi aktivitas demo masyarakat harus direspon, baik oleh pimpinan DPRD maupun Pemerintah Daerah Maluku," tandasnya.
Pemerintah pusat mengakui keputusan menaikkan harga BBM sangat tidak populer, tapi harus dilakukan sebab keuangan negara tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang melonjak akibat meroketnya harga minyak dunia dari semula 90 dolar AS menjadi 120 dolar AS per barel.
Selain itu, pemerintah pusat berupaya menekan tingkat kebocoran anggaran subsidi BBM yang berasal dari APBN.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
