"Pemprov dan seluruh bupati/walikota di Malut telah berupaya membangun daerah ini di semua sektor, tapi belum mencapai seperti diharapkan karena terbatasnya infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik," katanya di Ternate, Rabu.
Pemprov Malut selama ini telah berupaya membenahi infrastruktur tersebut, begitu pula seluruh pemkab/pemkot di daerah ini, tapi karena terbatasnya dana sehingga belum mampu menjangkau semua infrastruktur yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana bagi pembenahan infrastruktur di Malut, terutama infrastruktur yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat, ujarnya.
Menurut Thaib Armaiyn, pemerintah pusat telah memasukkan Malut dalam koridor enam Master Plan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan fokus pada pengembangan sektor pertambangan, pertanian dan perikanan.
Selain itu, kata gubernur, salah satu daerah di Malut, yakni Morotai di Kabupaten Pulau Morotai telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan industri kelautan dan perikanan.
"Kita berharap dengan dimasukkannya Malut dalam koridor enam MP3EI dan Morotai sebagai KEK pengembangan kelautan dan perikanan akan semakin meningkatkan ploting anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Malut," katanya.
Ia menambahkan, meski pelaksanaan pembangunan di Malut menghadapi berbagai kendala, terutama di bidang infrastruktur, Malut tetap mampu menunjukkan sejumlah indikator keberhasilan, di antaranya dari segi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Malut pada 2013 mencapai 6,8 persen, sedangkan pada 2011 tercatat 8,6 persen, padahal daerah ini pada 2000 sempat aktivitas ekonominya lumpuh akibat adanya konflik sosial.
Pertumbuhan ekonomi Malut pada tahun-tahun mendatang, menurut gubernur, diprediksi akan terus meningkat, di antaranya karena banyaknya investor, baik dari dalam maupun luar negeri yang akan menanamkan modal di Malut.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
