Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian World Water Forum Ke-10 di Bali merupakan bentuk keteladanan.
"Biar dunia juga mengetahui bahwa dengan segala perbedaan yang terjadi, para pemimpin di Indonesia bisa kompak, apalagi menyangkut hal-hal yang strategis," ujar Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dimata dunia, dia mengatakan, para pemimpin formal negara harus bersatu padu. Adapun Puan merupakan Ketua DPR RI dan Presiden Jokowi merupakan pemimpin pemerintahan Indonesia, sehingga Said berpendapat sudah sepatutnya keduanya bertemu dalam konteks acara tersebut.
Menurutnya, akan sangat tidak elok dimata dunia, dan sangat tidak dewasa apabila segala perbedaan langkah politik yang terjadi menghalangi pertemuan Jokowi dan Puan dalam konteks acara kenegaraan.
Baca juga: Presiden Jokowi tanggapi santai foto dirinya "hilang" di kantor DPD PDIP
Apalagi perhelatan World Water Forum Ke-10, sambung dia, dihadiri beberapa kepala negara dunia, puluhan menteri, dan ribuan delegasi.
Said bercerita bahwa keteladanan yang dilakukan Jokowi maupun Puan itu, juga telah dicontohkan oleh para pemimpin terdahulu, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, hingga Amir Sjarifudin, yang banyak berbeda soal langkah politik.
"Namun para tokoh itu masih bisa bertemu untuk urusan urusan yang lebih penting, menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.
Dia menuturkan, dalam World Water Forum Ke-10, Indonesia mendapatkan potensi berbagai kerja sama internasional, di mana forum itu salah satunya akan membahas krisis dan bencana iklim.
Baca juga: Menparekraf beri Puan suvenir banteng saat World Water Forum
Ia menegaskan, urusan air menyangkut kelangsungan tempat hidup di muka bumi, sehingga kontribusi Indonesia dan dunia sangat penting dalam merumuskan aksi iklim yang baik.
Tak hanya dalam World Water Forum Ke-10, dia menyebutkan Puan dan Jokowi ke depannya juga akan bersua kembali karena berbagai acara kenegaraan telah menanti kehadiran kedua pihak.
Pada 16 Agustus 2024, Jokowi akan datang ke DPR dan menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025), yang dilanjutkan dengan sidang bersama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Jokowi pada hari berikutnya.
Puan, lanjut Said, juga akan bersua kembali dengan Presiden Jokowi pada peringatan Proklamasi Indonesia, dan seterusnya di berbagai acara kenegaraan.
"Hal ini juga membuktikan kesekian kalinya kematangan jiwa kepemimpinan Mbak Puan. Beliau tidak baperan dan mengetahui menempatkan diri dengan semestinya," ungkap Said menegaskan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Ke-10 bentuk keteladanan
