Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu meminta seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga serta memelihara stabilitas keamanan yang sudah kondusif agar proses pembangunan di provinsi ini tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat di daerah karena di bawah koordinasi jajaran TNI dan Polri telah berhasil menciptakan kondisi stabilitas keamanan yang sangat-sangat kondusif, aman tentram dan damai," kata Karel Albert di Ambon, Jumat.

Ia mengungkapkan, beberapa pencapaian penting sebagai indikator makro pembangunan telah dicapai pemerintah daerah, antara lain di bidang politik dan pemerintahan berupa pilkada gubernur/wagub periode 2013-2018 walaupun dihiasi sejumlah permasalahan.

Setidaknya patut disyukuri bahwa proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, katanya.

Menurut Karel, suksesnya PSU itu nanti tergantung pada independensi dan netralitas KPU serta Panwas untuk melaksanakannya.

Demikian pula halnya dengan agenda pilkada putaran kedua yang akan datang.

Gubernur optimistis, dengan pengalaman politik dan tingkat kematangan nilai-nilai demokrasi yang telah terinternalisasi di warga, momentum pilkada ini akan berakhir dengan sukses.

"Karena itu saya mengajak semua masyarakat Maluku untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan politik dalam tren yang aman dan konstruktif agar proses-proses politik tersebut dapat berlangsung dengan baik, begitu pula pesta demokrasi berskala nasional tahun 2014 nanti," ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Bupati dan Wabup Malra serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual telah rampung, dimana saat ini sementara berproses untuk pengangkatan dan pengesahan sebagai pasagan kepala daerah dan wakilnya yang terpilih.

Gubernur juga menaruh harapan besar kepada jajaran TNI dan Polri untuk tetap menjamin stabilitas kondisi keamanan sepanjang pelaksanaan demokrasi di Maluku pada masa datang.

Di bidang hukum, kata Karel, Pemprov Maluku terus mendorong agar hukum tetap menjadi panglima dalam mengawal pembangunan di daerah.

"Kami percaya semua lapisan masyarakat sudah menyaksikan sendiri bagaimana wajah hukum kita di Maluku dan berkomitmen untuk menjauhkan hukum dari tekanan kekuasaan dan politik supaya benar-benar mendapat perlakukan yang tepat, yakni sebagai garda terdepan bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tandas Karel Albert. 

Pewarta: Daniel Leonard
: John Nikita S

COPYRIGHT © ANTARA 2026