Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Maluku Fauzan Alkatiri menilai pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan di wilayah Seram Bagian Timur, Maluku sebenarnya tidak tertinggal dari 10 kabupaten dan kota lainnya di provinsi ini.
"DAK infrastruktur pekerjaan umum untuk Kabupaten SBT 2023-2024 malahan lebih besar dari 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku," kata anggota komisi III DPRD Maluku Fauzan Alkatiri di Ambon, Senin.
Kemudian dalam tahun anggaran 2023, Dinas PUPR Maluku juga mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan hampir 20 kilometer ruas jalan Aernanang-Manggis menuju Kota Baru.
"Selain itu juga dilakukan tambahan koefisien jalan sampai di Kilmuri," ucapnya.
Jadi kalau ada ruas jalan atau jembatan yang rusak di wilayah Kabupaten SBT dan mendapat sorotan pemuda dan mahasiswa, perlu dilihat statusnya masuk jalan kabupaten, provinsi, atau jalan nasional.
Para aktivis ini menuntut pemerintah pusat memperhatikan kerusakan infrastruktur di SBT berupa jembatan darurat di Kali Kuvar, Kecamatan Tutuktelo, Aruan Gaur, Keta Kwaos, Kali Birit di Kecamatan Siriytaun Wida Timur.
"Saya mengapresiasi adik-adik aktivis yang peduli dengan pembangunan infrastruktur di SBT dan menyoroti setiap kerusakan jalan atau jembatan, tetapi aksi ini harus berdasarkan data dan kewenangan terkait status jalannya," kata Fauzan.
Untuk ke depannya, SBT juga bakal mendapatkan dana bagi hasil kelapa sawit lewat Dinas PUPR provinsi dan akan digunakan untuk pengembangan ruas Jalan Werinama-Kota Baru.
Legislator: Pembangunan infrastruktur SBT tidak tertinggal dari kabupaten lain
Senin, 3 Juni 2024 18:14 WIB
Anggota Komisi III DPRD Maluku Fauzan Alkatiri. (31/5) (ANTARA/daniel/)
