"Pemerintah Pusat khususnya TNI dan Polri harus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan MBD dengan dua negara tetangga ini, mengingat berbagai aktivitas di perbatasan antarnegara ini semakin meningkat," kata Bupati barnabas Orno, di Ambon, Jumat.
Bupati mengakui pengawasan di kabupaten yang dipimpinnya tersebut sangat jauh dari harapan, padahal wilayahnya sangat terbuka dan rentan terhadap berbagai kegiatan ilegal yang mengancam kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, aktivitas ekonomi antarwarga Timor Leste dan Maluku Barat Daya, akhir-akhir ini semakin meningkat karena selain memiliki keterikatan hubungan persaudaraan, juga karena letaknya yang sangat dekat dan membutuhkan waktu relatif singkat.
Selain itu aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal yang dilakukan secara ilegal oleh kapal penangkap berbendera asing dan swasta nasional juga cenderung meningkat dan berdampak mengancam kelestarian potensi sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga perlu diawasi secara ketat.
Potensi sumber daya alam di MBD, tandas Bupati sangatlah besar dan menjadi incaran, baik berbagai jenis ikan bernilai ekonomis di pasaran dunia, juga kaya kandungan bahan tambang seperti emas, timah, mangan, belerang maupun minyak bumi dan gas.
Bupati mengakui wilayah perbatasan Maluku Barat Daya juga rentan terhadap aktivitas penyelundupan maupun masuknya orang asing tanpa ijin, karena luasnya wilayah yang terdiri dari pulau-pulau serta minimnya sarana transportasi maupun pengawasan.
"Karena itu pihak TNI dan Polri perlu meningkatkan pengawasan terutama dengan meningkatkan kegiatan patroli di wilayah perairan yang merupakan perbatasan antarnegara, guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan," katanya.
Bupati Barnabas Orno juga menyarankan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memperhatikan penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan antara MBD, Timor Leste dan Australia.
"BNPP juga hendaknya menurunkan tim khusus untuk melihat langsung kondisi riil di perbatasan MBD serta mendengar masukan Pemerintah Kabupaten, sehingga dapat dijadikan reverensi untuk menyusunan program pengawasan dan pengamanan di masa mendatang," katanya.
Menurutnya Bupati pemerintah pusat pernah menurunkan tim untuk mengkaji penanganan wilayah perbatasan tahun 2011 lalu, tetapi hanya di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) saja dan tidak berkunjung ke MBD.
Bupati menambahkan membangun wilayah perbatasan memerlukan kerja nyata dan sudah saatnya seluruh kementerian serta lembaga negara berhenti bicara. "Membangun wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI tidak bisa lagi bicara untung rugi. Apalagi daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun," katanya.
Pemerintah Pusat, tambah Bupati harus memberlakukan wilayah perbatasan sebagai beranda belakang NKRI dengan berbagai kegiatan nyata dan menyentuh serta berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Beranda depan harus benar-benar diperhatikan sebagai bagian muka rumah besar NKRI. Ini demi martabat sebagai Bangsa Indonesia," tandas Bupati Barnabas Orno.
Pewarta: James F. Ayal: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
