Kesan yang ada sekarang birokrasi Indonesia adalah bertele-tele, pelayanan yang banyak meja. Gagasannya bagus, tapi implementasinya hampa, kata Suryadharma Ali ketika memberi pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama di Jakarta, Jumat. Pada rapat tersebut hadir para pejabat eselon I, II dan kepala kantor kanwil Kemenag seluruh Indonesia.
Hadir pula Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat dan pejabat dari instansi terkait seperti BPKP, Kementerian PAN dan RB.
"Mengapa pemerintah menggebu-gebu untuk melaksanakan reformasi birokrasi? tanya Suryadharma Ali. Pasalnya, lanjujt Menag, karena stigma negatif masih melekat terhadap birokrasi Indonesia. Seperti birokrasi bertele-tele, birokrasi pingpong karena banyak meja yang sesungguhnya urusan sedikit makan waktu lama.
Karena makan waktu lama, maka pelayanan di birokrasi menjadi serba tidak pasti. Aturannya pun berubah-ubah. Gagasan dari kalangan birokrat pun bagus, tetapi implementasinya hampa. Banyak memiliki kelemahan dalam perencanaan.
Bahkan surat izin sudah dimiliki "seabrek-abrek", jika tidak ada untung dalam pelayanannya tidak diselesaikan, kata Suryadharma Ali dengan logat Betawinya.
"Kadang untuk mempercepat (keluarnya,red) perizinan, ada sesuatu yang harus dinikmati lebih dahulu," ia menegaskan.
Birokrasi di Indonesia masih dikesankan tidak disiplin. Ia menunjuk kasus kemacetan di sejumlah kota besar. Itu terjadi sebagai bagian dari lemahnya pengambilan keputusan para birokrat. Jadi, birokrasi ikut memberi warna terhadap tata ruang kota. Karena itulah birokrasi di Indonesia perlu direformasi.
"Berlapang dada"
Untuk itu pula, Menag minta jajarannya untuk lapang dada guna memperbaiki layanan kepada masyarakat. Jangan terlalu banyak baca buku dan berteori, lihat realitas lapangan dan segera lakukan perbaikan. Terlebih dalam penyusunan anggaran, jika salah bisa membawa dampak buruk pada tataran pelaksanaannya.
Perbaikan birokrasi diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar, terutama kepada pelayanan umat, pendidikan untuk memajukan bangsa.
Karena itu pula Suryadharma Ali berharap pada Rakernas yang berlangsung selama empat hari itu, jajarannya tidak lagi berwacana tentang birokrasi yang baik, tetapi juga lebih pada tataran implementasi di lapangan yang harus berjalan dengan baik.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, Kemenag telah melakukan tindakan terhadap pegawainya. Sampai saat ini sudah 3000 orang ditindak dengan berbagai sanksi ringan hingga pemecatan. Semua itu untuk meningkatkan disiplin pegawai sehingga layanan semakin baik pula.
"Jangan ada waktu yang terbuang. Reformasi birokrasi harus menyentuh pada akarnya. Perbaikan kualitas layanan harus nyata," harap Suryadharma Ali.
Pewarta: Edy Supriatna Sjafei: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
