Masykur: Perlu Ada Redistribusi Aset Ke Maluku

Ambon (Antara Maluku) - Peserta Konvensi Partai Demokrat untuk calon presiden (capres) 2014 Ali Masykur Musa mengatakan pemerintah perlu melakukan redistribusi aset ke Maluku.

"Problem terbesar di Maluku adalah masalah geografisnya yang berpulau-pulau, harusnya pemerintah melakukan redistribusi aset ke daerah-daerah," kata Ali Masykur pada orasi Konvensi Capres di Partai Demokrat di Ambon, Selasa.

Ali yang juga Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu mengatakan, Maluku hanya mendapatkan sepertiga dari redistribusi aset daerah sebesar Rp1.820 triliun.

Kecilnya pengucuran dana pembangunan ke Maluku menyebabkan tidak meratanya pembangunan di wilayah tersebut.

"Seharusnya pembangunan dan investasi jangan hanya dipusatkan di wilayah Jawa saja, tapi dipindahkan juga ke kawasan timur Indonesia, termasuk juga Maluku," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari 65 juta jiwa penduduk Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, masyarakat Maluku tergolong miskin, dan menempatkan daerah tersebut berada di urutan ketiga termiskin di Indonesia.

"65 juta jiwa masyarakat Indonesia equivalen dengan 20 persen adalah orang miskin, padahal pemerimaan pemerintah semakin tinggi tapi penyetaraan ekonomi masih hanya pada beberapa orang saja," katanya.

Menurut Ali, untuk mendorong percepatan pembangunan, Maluku yang memiliki wilayah perairan lebih besar dari pada daratan, seharusnya daerah itu tidak hanya menjadi pusat perikanan tetapi juga dikembangkan menjadi kota jasa perdagangan internasional.

Karena hampir 530 triliun komoditi perdagangan internasional melewati wilayah Maluku, khususnya Kota Ambon dan sekitarnya.

"Kalau Ambon dijadikan kota jasa ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku," ujarnya.

Ia menambahkan jika terpilih menjadi presiden Indonesia, visinya adalah menciptakan Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat.

"Sesuai dengan aspirasi rakyat, jika saya terpilih maka saya akan menciptakan Indonesia yang adil, makmur dan bermartabat, tentunya juga berdaulat sehingga tidak menjadi alat bagi kepentingan asing walaupun kita pun harus berafiliasi dengan pihak asing," ujarnya.