"Irjen Kemendagri menyarankan seperti itu karena melihat buruknya kinerja para bendahara di lingkup Pemprov Malut, yang di antaranya terlihat dari penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Malut yang selalu disclaimer setiap tahunnya," katanya di Ternate, Rabu.
Menurut dia, jika Gubernur Malut tidak mengganti seluruh bendahara tersebut maka dapat dipastikan Pemprov Malut sulit merealisasikan target mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap pengelolaan keuangan.
Buruknya kinerja bendahara di lingkup Pemprov Malut selama ini, kata Edi Langkara, di antaranya disebabkan pengangkatan bendahara hanya didasarkan atas selera pimpinan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tanpa melihat kompetensinya.
Kondisi itu diperparah lagi dengan tidak adanya upaya pelatihan secara berkesinambungan kepada para bendahara tersebut untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan keuangan dan kalau pun ada tidak maksimal, ujarnya.
Ia mengatakan, pengangkatan bendahara di lingkup Pemprov Malut sebaiknya didasarkan atas kompetensinya dalam bidang pengelolaan keuangan, selain itu harus pula memiliki integritas mengingat pengelolaan keuangan rawan terjadi praktik penyimpangan.
Sementara itu Wakil Gubernur Malut Muhammad Naser Thaib mengatakan, Pemprov Malut pasti menindaklanjuti saran Irjen Kemendagri tersebut, bahkan sudah diprogramkan mulai 2015 seluruh bendahara di lingkup Pemprov Malut akan diganti.
"Pengangkatan bendahara di lingkup Pemprov Malut nantinya melalui proses seleksi yang ketat dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, selain itu para bendahara yang lolos seleksi akan menjalani pelatihan secara berkesinambungan," katanya.
Pewarta: La Ode Aminuddin: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
