"Sudah hampir 50 tahun ini pembangunan di provinsi Papua terhambat karena berbagai kendala terutama masalah teritorial topografi dan juga aspek-aspek yang lain. Karena itu kami butuh komitmen Presiden untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi saat ini," kata Kepala Bappeda provinsi Papua Muhammad Musaad, dalam komunikasi jarak jauh presiden Joko Widodo dengan peserta Musrenbang Regional Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, di Ambon, Senin.
Muhammad Musaad juga menyatakan mendukung program "tol laut" yang dicanangkan Kepala Negara dan diharapkan dapat segera terealisasi melalui program yang jelas dan terukur dengan tujuan membangun dari pinggiran, perbatasan dan kampung.
Dia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinetnya untuk memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di provinsi Papua, termasuk infrastruktur yang menjamin konektivitas antar wilayah dan kawasan, sehingga dapat menekan tingginya biaya transportasi barang dan manusia.
"Provinsi Papua selama ini terkenal kaya akan potensi sumber daya alam dan memberikan sumbangan besar untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah. diharapkan ke depan tidak hanya bahan mentah saja, tetapi dapat dibangun berbagai industri, sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat besar bagi masyarakat terutama menurunkan angka kemiskinan di Papua," tandasnya.
Muhammad Musaad juga berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan dan tidak sekedar wacana semata.
Prioritas Maluku
Sedangkan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menegaskan, provinsi yang dipimpinnya membutuhkan lima program prioritas yang harus segera ditangani, di antaranya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik darat, laut maupun udara untuk menjamin konektivitas pada 1.430 pulau di provinsi tersebut.
"Pemerintah dan masyarakat Maluku mendambakan ketersediaan infrastruktur perhubungan baik laut, udara dan darat yang memadai. ketersediaan infrastruktur memadai merupakan problem mendasar percepatan pembangunan di Maluku," katanya.
Begitu pun program "Tol Laut" yang dicanangkan Presiden yang dimulai dari Belawan dan berakhir di Sorong (Papua Barat) harus benar-benar terkoneksi dengan Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku, maupun kota lainnya di provinsi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipacu.
Mendukung sepenuhnya kebijakan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penenggelaman kapal pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia, maupun program Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membentuk Satgas Pemberantasan Pencurian Ikan bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran aturan penangkapan perikanan.
"Kami mendukung sepenuhnya kebijakan ini mengingat perairan Maluku, terutama laut Arafura selama ini menjadi dalah satu area pencurian ikan skala besar yang dilakukan kapal ikan asing maupun dalam negeri. Langkah ini juga akan berdampak bagi pertumbuhan dan kesejahteraan nelayan tradisional," ujar Wagub.
Selain itu, Wagub juga meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih serius memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan di kawasan timur yang cenderung tertinggal di banding kawasan lainnya baik di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, sehingga dalam lima tahun mendatang melahirkan SDM berkualitas untuk mengelola besarnya potensi sumber daya alam yang tersedia.
Wagub Zeth Sahuburua juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian masalah hak Participating Interest (PI) 10 persen atas pengelolaan minyak dan gas (migas) pada ladang gas abadi Blok Masela, di mana hingga saat ini belum juga terselesaikan.
"Kami minta Bapak Presiden dapat memperhatikan masalah ini (PI 10 persen, red) dengan sungguh-sungguh sehingga bermanfaat besar bagi seluruh masyarakat di provinsi Maluku di masa mendatang," katanya.
Menanggapi sejumlah permintaan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, ketertinggalan pembangunan di kawasan timur Indonesia menjadi prioritas utama untuk ditangani dalam kurun lima tahun mendatang.
"Kami serius membangun kawasan timur karena selama ini tertinggal dibanding daerah lainnya. sejumlah program disiapkan untuk mengintervensi percepatan pembangunan di kawasan timur hingga lima tahun mendatang," katanya.
Terpenting saat ini, menurut Presiden, konektivitas antarwilayah dan kawasan dapat terjamin melalui penyediaan infrastruktur transportasi darat, laut maupun udara, sehingga menjamin arus transportasi barang dan manusia dari wilayah timur ke barat maupun sebaliknya.
Pewarta: Jimmy Ayal: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
