Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan seorang buronan, dalam hal ini Paulus Tannos sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, yang menolak kembali ke Indonesia dengan mengajukan penangguhan penahanan di Singapura.
Dia menilai bahwa tindakan Tannos tersebut bukan sekadar penghindaran hukum, melainkan juga bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara.
"Kasus ini menjadi batu ujian, bukan hanya bagi KPK, tapi bagi seluruh sistem penegakan hukum kita," kata Mafirion saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, memastikan semua dokumen hukum disiapkan secara rapi dan meyakinkan.
Selain itu, kementerian juga perlu berkoordinasi erat dengan otoritas Singapura, termasuk melalui jalur diplomatik dan hukum, untuk menghadapi permohonan penangguhan yang diajukan oleh Tannos.
Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah disahkan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam melawan kejahatan lintas negara.
Selain itu, dia meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membekukan paspor Tannos dan mencabut seluruh akses dokumen keimigrasian yang berpotensi digunakannya untuk melarikan diri.
"Memperbarui daftar cegah dan tangkal di seluruh pintu imigrasi nasional dan bekerja sama dengan interpol serta otoritas imigrasi Singapura," katanya.
Menurut dia, penyelesaian kasus Tannos bukan sekadar soal hukum, tapi soal wibawa negara. Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat.
"Keberhasilan membawa pulang Tannos akan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memerangi korupsi, tanpa kompromi," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Negara tak boleh kalah dari buronan korupsi e-KTP Tannos
