Karo Humas dan Protokoler Pemprov Malut Salmin Janidi di Ternate, Jumat, mengatakan, ada desa yang diproyeksikan mendapat Rp250 juta sesuai dengan luas wilayah dan penduduknya.
Dari 1.104 desa di Malut, terbanyak terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan yakni 257 desa di 30 kecamatan, disusul Kabupaten Halmahera Utara dengan 197 desa.
"Sedangkan kabupaten dengan jumlah desa paling sedikit adalah Pulau Morotai yang hanya 64 desa, dan Kabupaten Halmahera Tengah 56 desa," katanya.
Salmin menyatakan, dana desa yang dikucurkan ke Malut itu di bulan April 2015 dilanjutkan dengan rencana perekrutan kader pendamping desa yang fungsinya mendampingi aparatur desa dalam penggunaan dana itu.
Pendamping itu bertugas memastikan penggunaan dana efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
Pemprov Malut saat ini tengah menyiapkan regulasi dan pola rekruitmen kader pendamping dana desa.
Kader yang dipilih diutamakan yang memiliki pengalaman cukup memadai, sehingga dapat meminimalisir pengelolaan dalam pemanfaatan dana desa oleh aparatur yang ditunjuk.
"Diharapkan para kader itu minimal berijazah Sarjana S1 dan berpengalaman. Mereka akan diberikan upah yang lumayan tinggi< kata Salmin.
Dia mencontohkan, kader pendamping dana desa di tingkat kecamatan diberi upah per bulan Rp3,5 juta, sedangkan di tingkat provinsi bisa mencapai Rp14 juta per bulan.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
