Maluku-Bappenas kolaborasi akselerasi pembangunan rendah karbon

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkolaborasi memperkuat akselerasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di Ambon, Selasa mengatakan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat kekayaan alam yang dimiliki Maluku harus dijaga dengan hati-hati agar dapat dinikmati generasi mendatang.

“Beberapa waktu lalu gubernur telah bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas pengendalian izin perusahaan kayu logging. Gubernur menegaskan kita tidak boleh sembarangan mengeksploitasi sumber daya alam karena anak cucu kita juga membutuhkan kehidupan di masa depan,” kata Vanath dalam dialog kebijakan Provinsi Maluku.

Menurutnya, Maluku sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap pengendalian emisi karbon.

Posisi geografisnya yang berada di jantung Coral Triangle menjadikan Maluku sebagai penjaga ekosistem laut global, dengan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami sekaligus pelindung pesisir dari dampak perubahan iklim.

Dialog kebijakan Provinsi Maluku dalam penerapa pembangunan rendah karbon (ANTARA/Dedy Azis)

Selain itu, kekayaan sumber daya alam Maluku, mulai dari perikanan, rempah, hingga kehutanan, jika dikelola secara berkelanjutan dapat mendukung ekonomi hijau serta memperkuat rantai pasok global yang ramah lingkungan.

Ia melanjutkan Maluku juga berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dan global dalam pengendalian emisi karbon melalui rehabilitasi hutan, restorasi pesisir, serta pengembangan energi terbarukan.

Lebih jauh, kearifan lokal masyarakat seperti tradisi sasi menjadi contoh nyata praktik konservasi berbasis budaya yang sejalan dengan agenda lingkungan internasional.

Sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Maluku tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga tampil sebagai bagian dari solusi global dengan menghadirkan kontribusi ekologi, budaya, dan diplomasi lingkungan yang relevan bagi dunia.

“Kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Karena itu, ada kewajiban bersama untuk menjaga iklim,” tegasnya.

Dialog kebijakan tersebut menghadirkan Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Maluku, serta akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.