Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di 1.500 desa wisata di 15 provinsi Indonesia sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025.
"Langkah ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah muslim di dunia, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagaimana dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Melalui kunjungannya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada Kamis (16/10), Widiyanti mengatakan bahwa program sertifikasi halal telah dijalankan sejak Juli 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal.
Desa Wisata Pulau Penyengat telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM. Ia menilai capaian desa menjadi contoh nyata integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.
“Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal,” ucapnya.
Kepala BPJPH Haikal Hasan menyampaikan bahwa pariwisata halal kini telah menjadi mesin ekonomi baru yang tumbuh pesat, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga sebagai simbol kesehatan, kualitas, dan transparansi.
Sejumlah negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah mulai mengembangkan pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo sedang mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM, dengan tujuan agar proses sertifikasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan transparan bagi semua pelaku usaha,” ujarnya.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenpar dan BPJPH dalam mengembangkan ekosistem pariwisata halal di daerahnya.
Ia menyebut Kepulauan Riau telah meraih sejumlah pengakuan penting, termasuk sebagai “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination” melalui pengembangan Desa Wisata Pulau Penyengat dan sudah memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam.
“Kita meyakini bahwa industri halal, terutama di sektor kuliner, kini telah menjadi salah satu ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi,” kata Ansar.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti juga menerima sertifikat lahan aset Barang Milik Negara (BMN) seluas 6.643 meter persegi dari Kepala BPJPH Haikal Hasan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenpar-BPJPH perluas sertifikasi halal UMKM di 1.500 desa wisata
