Ambon (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) dalam upaya pengembangan pariwisata Maluku berbasis masyarakat dan desa wisata.
Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa saat dihubungi dari Ambon, Selasa mengatakan kolaborasi lintas sektor tersebut dibahas dalam audiensi bersama Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kemenpar RI, Florida Pardosi, di Jakarta.
Menurut Maya, pertemuan tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait berbagai program pariwisata yang berpotensi dikembangkan di Maluku melalui sinergi antara pemerintah pusat dan TP-PKK.
“Kemenper menjelaskan berbagai program pariwisata yang bisa kita kembangkan di Maluku. Walaupun saat ini ada kebijakan efisiensi, pariwisata di Maluku tidak mati. Buktinya, wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal masih terus datang,” ujarnya.
Ia menegaskan audiensi tersebut menjadi langkah awal TP-PKK Provinsi Maluku untuk membangun sinergi dengan Kementerian Pariwisata, sekaligus mengoptimalkan peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata.
“Kedatangan kami dari Tim PKK ke Kementerian Pariwisata ini dalam rangka kolaborasi, untuk mengetahui program-program yang dimiliki kementerian dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk membangun Maluku ke arah yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kemenpar RI, Florida Pardosi dalam keterangan resmi menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Ketua TP-PKK Provinsi Maluku beserta jajaran. Ia menilai keterlibatan PKK penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
“Kami dari Kementerian Pariwisata, khususnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang secara langsung memaparkan program-program yang akan dijalankan oleh PKK,” ujarnya.
Ia menjelaskan PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata hingga ke tingkat kabupaten dan desa, terutama melalui penguatan desa wisata.
“Ini bukan hanya tentang kontribusi PKK terhadap pariwisata, tetapi bagaimana PKK menjadi mitra strategis kami untuk mengembangkan pariwisata sampai ke kabupaten dan desa. Isu desa wisata yang diangkat oleh PKK sangat menarik, karena pariwisata dapat menjadi pengungkit ekonomi masyarakat desa,” katanya.
Ia juga menegaskan pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Pariwisata bukan hanya milik pemerintah pusat atau daerah, tetapi milik semua. Kami berharap Ibu-Ibu Penggerak PKK di seluruh daerah dapat menjadi perpanjangan tangan kami dalam mengembangkan pariwisata Indonesia,” tutupnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
