Komisi X DPR minta revitalisasi sekolah daerah 3T jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai target program revitalisasi.

“Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah positif. Namun, pelaksanaannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan. Sekolah-sekolah di wilayah 3T harus ditempatkan sebagai prioritas utama, karena di sanalah kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi,” ujar Lalu di Jakarta, Jumat.

Hal itu dia sampaikan merespons target revitalisasi sekolah yang bertambah dari 11.700 sekolah menjadi 71.700 sekolah.

Lalu menyatakan mendukung penambahan target revitalisasi, tetapi menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah 3T yang kondisinya paling memprihatinkan.

Menurut dia, kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.

Ia mencontohkan salah satu sekolah yang viral dan menjadi perhatian, yakni SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut memiliki bangunan berdinding kayu, atap jebol, serta berlantai tanah. Kondisi itu, menurut Lalu, memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan sarana pendidikan.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih berlantaikan tanah dan beratap bocor? Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keadilan pendidikan,” ujarnya.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Sementara itu, pada jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas dalam kondisi baik, dengan rincian 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.

Lalu pun meminta agar pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan eksekusi revitalisasi, termasuk memastikan pengawasan yang ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar program revitalisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi X DPR minta revitalisasi sekolah di daerah 3T jadi prioritas