Ambon, 30/3 (Antara Maluku) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Wuryanto mengatakan Kedaulatan pangan menjadi isu strategis pembahasan nasional.
"Kedaulatan pangan bukan sekedar kecukupan asupan dan akses atas gizi dan konsumsi, tetapi bagaimana berdaulatnya suatu negara memproduksi pangan sendiri terutama di daerah," kata Wuryanto pada Diskusi Publik BI Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa.
Menurut dia berkaca dari potret ekonomi Maluku bahwa defisit pangan daerah ini memiliki andil terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan.
"Meningkatnya kemiskinan sebagai akibat dari kenaikan harga pangan, sehingga menjadi salah satu penyebab utama bertambahnya penduduk miskin Maluku, karena tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar pangan yang semakin mahal," katanya.
Wuryanto mengatakan kegiatan diskusi publik ini merupakan bagian dari program rutin BI dalam melakukan diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang dilaksanakan setiap triwulan.
Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi publik itu, menekankan pentingnya kedaulatan pangan.
"Dengan luas daratan yang lebih besar dari Jawa Timur, Maluku bisa membangun sendiri apa pun yang diinginkan," katanya.
Menurut Pangdam, potensi laut Maluku belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Teluk Dalam Ambon yang jauh lebih jernih dan potensial untuk pengembangan budidaya ikan, kalah jauh dengan Teluk Jakarta yang tidak jernih tetapi dipenuhi keramba ikan.
"Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBDL) Ambon menghasilkan 600 juta telur ikan setiap tahun tetapi hanya 120.000 telur yang dapat dibiakkan. Hal ini mengindikasikan masih besarnya potensi budidaya ikan laut Maluku yang belum dapat dikembangkan," ujar Pangdam.
Sekda Maluku Hamin Bin Tahir dalam paparannya mengemukakan, pihaknya terus berupaya mendorong kedaulatan pangan di daerah ini, kendati dengan anggaran yang terbatas, karena program kedaulatan pangan tidak hanya menjadi tugas Pemprov, tetapi tugas bersama seluruh komponen masyarakat.
"Pemprov Maluku menargetkan swasembada beras pada 2019 dan terus berupaya agar program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dapat segera dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)," katanya.
UMKM
Wuriyanto mengatakan, BI Perwakilan Maluku juga melalui program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), telah membentuk delapan klaster produsen pangan percontohan di Maluku.
Empat klaste fokus pembinaan utama, yakni peningkatan produksi, ekstensifikasi lahan, mendorong produsen pangan untuk masuk dalam inklusi keuangan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan.
"Kami [ada 2016 akan menambah dua klaster, yakni produsen bawang merah dan perikanan budidaya," katanya.
Pembinaan klaster budidaya perikanan akan bekerjasama dengan Kodam XVI/ Pattimura untuk membentuk kelompok pembudidaya keramba jaring apung di salah satu pulau di Maluku.
Pangdam Doni juga menambahkan, bahwa bantuan pembudidaya jaring apung kepada kelompok masyarakat di salah satu pulau di daerah ini merupakan bagian dari program Emas Biru (laut) dan Emas Hijau (hutan) bersama program pembinaan lainnya yang sudah dilakukan.
Kodam XVI Pattimura, kata Pangdam Doni telah menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, Jamkrindo, dan PT Biogene Plantation dalam paket program Emas Biru dan Emas Hijau.
"Kami harapkan dengan program Emas Biru dan Emas Hujau dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini, untuk mewujudkan Maluku yang rukun, aman, dan sejahtera," katanya.
