Ambon, 1/5 (Antara) - Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta KAHMI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) setempat membantu pemerintah daerah untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan tantangan yang diperjuangkan selama ini.
"KAHMI sebagai organisasi pemuda mempunyai komitmen yang kuat untuk percepatan pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat," kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Lutfi Rumbia, pada Konferensi Bisnis Nasional Kepulauan Banda 2016, di Ambon, Sabtu.
Pihaknya berkomitmen untuk mengambil alih pengelolaan Kepulauan Banda dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah tersebut secara maksimal, sehingga potensi yang dimiliki seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, perkebunan, pertanian serta sumber daya alam lainnya dapat dikelola dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Diperlukan komitmen bersama dan strategi yang kuat dari seluruh komponen masyarakat, KAHMI maupun HMI Maluku untuk bersinergi membuat terobosan-terobosan ke pemerintah pusat dalam rangka melihat peluang bisnis dan investasi kawasan industri, khususnya di Kepulauan Banda ke depan secara berkelanjutan," ujarnya.
Gubernur merujuk, perjuangan provinsi Maluku serta seluruh komponen masyarakat di daerah ini bersama sejumlah provinsi lainnya, agar diakui sebagai provinsi kepulauan.haruslah digelorakan.
"Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan terbesar di Indonesia dengan alasan sosio-historis, bahwasannya sejak dahulu sudah menjadi jalur rempah-rempah dunia, sehingga layak menjadi salah satu poros maritim dan tol laut di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, dikatakannya sebagai salah satu wilayah archipelago terbesar di Indonesia, dengan luas lautan mencapai 92,4 persen, sesungguhnya Maluku memiliki potensi kekayaan laut yang melimpah, baik sumber daya hayati seperti ikan dan tambang.
Karena itu, diperjuangkan penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Semua tahapan atau proses telah dilakukan tinggal menunggu lahirnya Perpres dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Maluku memiliki potensi sumber daya perikanan terbesar di Indonesia, dalam satu tahun mencapai 26,3 persen dari total potensi perikanan nasional. Potensi perikanan ini belum termasuk dengan jumlah pencurian yang beredar di sini.
Namun, katanya sumber daya hayati laut yang begitu kaya tersebut, tidak akan dapat dikelola secara maksimal, jika tidak ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) yang baik serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan semua tuntutan itu berhubungan dengan ketersediaan anggaran.
"Wilayah berciri archipelago mempunyai tantangan pembangunan jauh lebih berat dan mahal jika dibandingkan daerah kontinental, khususnya menyangkut konektivitas dan aksesibilitasnya. Dominasi orientasi pembangunan kontinental selama ini secara sistimatik berpengaruh ke semua bidang kehidupan terutama di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Karena itu, masih terbelakangnya masyarakat Maluku dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan hingga saat ini, bukan sekedar kelemahan kapasitas di tingkat lokal, tetapi juga merupakan salah satu dampak sistematis dari paradigma pembangunan kontinental tersebut.
"Melalui gagasan cerdas pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, termasuk tol laut, pada konteks itulah Maluku merasa eksistensinya diperhatikan sebagai daerah yang berciri kemaritiman," tegas Gubernur Said.
