"Jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam tahapan pilkada di Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah, kalau ditemukan pasti diberikan sanksi tegas," katanya di Ternate, Minggu.
Wagub M Natsir mengimbau kepada seluruh ASN, terutama di lingkup Pemda Pulau Morotai agar bisa tetap memberikan pelayanan terbaik saat pilkada berlangsung.
"Perlu saya ingatkan bahwa, saat ini Morotai diperhadapkan dengan Pilkada serentak, dan ini sebagai tumpuan dan harapan pelayanan terbaik untuk mengukseskan Pilkada yang berlangsung di Morotai," harapnya.
Sedangkan, bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga perlu mengingatkan kepada seluruh stafnya agar tak terlibat politik praktis karena hal tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku.
Untuk itu dia meminta pemerintah daerah agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tugas pemerintah daerah adalah mensukseskan Pilkada damai, aman dan lancar.
"Tugas pemerintah adalah mensukseskan seluruh tahapan pilkada, bukan terlibat dalam politik praktis, apalagi terlibat langsung," ujar orang nomor dua di Pemprov Malut itu.
Begitu pula, bagi aparat keamanan dalam Pilkada ini teruslah berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan tetap kompak untuk selalu menjaga kondisi keamanan yang stabil demi mensukseskan Pilkada Morotai.
"Kualitas demokrasi yang baik itu, menjaga pilkada aman dan lancar, sehingga para birokrasi dan aparat bisa menjaga netralitasnya agar momentum demokrasi di daerah ini sesuai dengan harapan semua pihak," ujarnya.
Dia juga menyentil ketidakkonsistenan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Morotai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Morotai tahun 2011 yang berujung pada konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan maupun dengan penyelenggara pemilu.
Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa di masyarakat lantaran perlawanan terhadap penyelenggara pemilu itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Morotai, sehingga penyelenggara harus betul-betul independen.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
