"Tempat tinggal tak layak huni itu tidak hanya berada di pusat perkotaan, juga di pulau-pulau terluar dan masih terdapat sejumlah keluarga yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni, baik di pusat perkotaan maupun di kecamatan yang ada di tiga pulau terluar," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U Malik, di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, banyak keluarga di pusat perkotaan maupun di tiga pulau terluar, yaitu Moti, Hiri, dan Batang Dua masih perlu bantuan pemerintah untuk mendapatkan rumah murah yang layak huni, agar keluarga-keluarga tersebut memiliki tempat tinggal yang layak huni.
"Bahkan sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah termasuk di Kota Ternate," ujarnya lagi.
Menurut Anas, pelaksanaan program penyediaan hunian layak huni tahun 2018 khusus di Kota Ternate, baik untuk Program Satuan Rumah Susun, rumah khusus maupun untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut dia, Kota Ternate akan mendapat bantuan perumahan untuk warga Kelurahan Kota Baru, Toboko, dan Mangga Dua Utara.
"Bantuan perumahan tahun 2018 berkisar antara 600-700 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," katanya pula.
Peluang tersebut, kata Anas, mengingat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
