Gubernur imbau masyarakat Maluku tidak terpancing isu "people power"

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau warga di daerahnya  agar tidak terpancing isu "people power" yang  diinformasikan akan dilaksanakan bertepatan dengan KPU - RI mengumumkan hasil Pemilu serentak di Jakarta pada 22 Mei 2019.  

"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab atas keamanan di Maluku sehingga mengimbau warga yang juga umat beragama agar jangan terpengaruh dengan apa yang direncanakan dilaksanakan di pulau Jawa, terutama Jakarta," katanya, di Ambon, Selasa.

Ia meminta masyarakat untuk hidup yang mencerminkan orang basudara (bersaudara) yang telah diwariskan para leluhur.

"Apalagi, saat ini masyarakat, terutama yang beragama Islam sedang menunaikan puasa Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah sehingga jangan menodainya dengan kegiatan - kegiatan merusak hidup orang basudara," kata Gubernur.

Dia mengatakan, Maluku saat ini merupakan daerah yang aman dengan jalinan keharmonisan antarumat beragama yang dijunjung tinggi sebagai warisan para leluhur.

"Tunjukkan bahwa masyarakat Maluku ini cintai damai sehingga jangan terpengaruh dengan  isu - isu di luar daerah," ujar Gubernur.

Dia optimistis stabilitas keamanan Maluku kondusif saat maupun pasca penetapan hasil Pemilu serentak pada 22 Mei 2019.

"Kita mempunyai pola hidup yang baik sehingga intensif dimotivasi dengan melibatkan para tokoh agama maupun masyarakat serta pemuda agar stabilitas keamanan saat maupun pasca KPU menetapkan hasil Pemilu serentak 2019 tetap terkendali," tandas Gubernur.

Rencana "people power" pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais saat melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dia mengatakan jika Prabowo kalah, pihaknya tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, namun gerakan sosial bakal jadi jalan yang ditempuh. Lambat laun gerakan ini mulai tereduksi. Amien kemudian mengubah istilah "people power" menjadi gerakan kedaulatan rakyat.