Ternate (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Dede Farhan Aulawi menyatakan kunjungan kerjanya ke Maluku Utara (Malut) untuk memantau dan menyerap aspirasi berbagai tokoh masyarakat dan agama terkait dengan kinerja kepolisian setempat.
"Dari aspirasi yang disampaikan, sebagian besar mengenai perekrutan calon anggota Polri dan peredaran minuman keras yang harus ditingkatkan pengawasannya," kata Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi di Ternate, Selasa.
Menurut Dede, untuk menjadi anggota kepolisian tidak ada biaya atau pungutan alias gratis, bahkan hasil tes sangat terbuka, sehingga orang tua harus percayakan kemampuan anaknya untuk mengikuti seleksi secara jujur.
"Orang tua jangan berpikir untuk menggunakan uang agar anaknya bisa lulus, sistem perekrutan saat ini sudah berbeda karena menggunakan sistem yang menutup peluang pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan cara menjanjikan akan kelulusan para calon anggota kepolisian," katanya di hadapan ratusan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di wilayah Malut.
Namun, kondisi Malut sendiri saat ini sesuai aspirasi dan pengaduan yang disampaikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Malut menunjukkan kinerja Polda Malut sangat memuaskan dan laporan yang disampaikan ke Kompolnas relatif sangat kecil dibanding daerah lainnya di Indonesia.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto menyatakan, dalam perekrutan calon siswa bintara di Mapolda Malut berjalan secara terbuka dan transparan.
Oleh karena itu, Polda Malut telah mengingatkan seluruh calon siswa, orang tua dan panitia untuk tidak memberi atau menjanjikan uang kepada para panitia penerimaan, dan jika terbukti, anggotanya akan dimutasikan dan diberikan sanksi, sedangkan orang tua maupun calon siswa langsung digugurkan.
Menurut dia, selama proses penerimaan calon anggota Polri dengan kuota sebanyak 190 orang itu, Polda Malut telah mewanti-wanti panitianya, bahkan ada seorang oknum perwira berpangkat AKBP dinonjobkan dari jabatannya, karena terbukti menjanjikan kelulusan bagi calon anggota kepolisian.
Selain itu, Kapolda Malut telah memutasi sebanyak sembilan anggotanya yang masuk sebagai panitia penerimaan anggota kepolisian, karena terbukti menjanjikan kelulusan para calon siswa.
Oleh karena itu, Polda Malut akan meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat
Sebelumnya, panitia daerah bidang kedokteran dan kesehatan Polda Malut menyatakan sebanyak 83 calon anggota Bintara Tugas Umum Polri pada 2019 tidak lulus seleksi kesehatan tahap kedua.
Sedangkan, dari 302 calon siswa yang mengikuti seleksi kesehatan tahap dua yang terdiri dari Taruna Akpol delapan orang dan Bintara Tugas Umum 294 orang. Pengumuman tersebut sebanyak 82 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat terdiri dari satu orang Taruna Akpol dan 73 orang Polki Bintara Tugas Umum serta delapan orang Polwan.
Sementara yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 220 orang terdiri dari lima orang Taruna Akpol, dua orang Taruni Akpol, 200 orang Polki Bintara Tugas Umum dan 13 orang Polwan.
