Iwapi : Perempuan pelaku usaha di Maluku harus dibantu pemerintah

Ambon (ANTARA) - Ketua Kontak Organisasi DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Ratu Nayla Muna menyatakan, perempuan pelaku usaha di Maluku harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

"Pemerintah harus memberikan bantuan khusus bagi perempuan pelaku usaha, karena ini adalah tuntutan peningkatan sumber daya manusia sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo," katanya saat membuka Rapat kerja Daerah (Rakerda) Iwapi Maluku, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, rakerda Iwapi merupakan agenda tahunan yang dilakukan baik tingkat DPP, DPD sampai DPC. Hari ini DPD Iwapi Maluku melakukan rakerda sesuai perintah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

Rakerda dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan selama satu tahun kerja dan menyiapkan program tahun depan, sekaligus ajang silaturahim antara DPP, DPD, DPC serta anggota Iwapi.

"Rakerda ini juga kita akan merekomendasi ke pemerintah pusat dan pemda, bahwa pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena Iwapi sebagai mitra kerja strategis dan perempuan merupakan penopang ekonomi keluarga. Jika perempuan hebat akan meningkatkan kesejahteraan keluarga," katanya.

Iwapi, kata Ratu, berupaya meningkatkan SDM terutama pengusaha melalui pelatihan yang berkaitan dengan pelaku usaha UKM contohnya di bidang kuliner.

Harus ada pelatihan terkait kualitas produk, perizianan, dan yang tidak kalah penting adalah permodalan, yakni sejauh mana pemerintah bekerjasama dengan perbankan untuk penambahan modal pinjaman lunak dengan bunga yang rendah.

"Melalui rakerda ini harus didorong iwapi melalui rekomendasi ke pemerintah terkait suku bunga yang rendah bagi pelaku usaha perempuan," tandasnya.

Ketua DPD Iwapi Maluku, LIly Assagaff menjelaskan, rakerda ini pihaknya berupaya membantu pemda karena sejalan dengan visi dan misi Gubernur Maluku untuk menurunkan kemiskinan di Maluku.

Melalui Rakerda DPD Maluku ke IX tahun 2019, pihaknya berharap akan ada bantuan dari pemerintah daerah untuk melihat pelaku usaha terutama untuk memasarkan produk.

"Rakerda kali ini diikuti tujuh DPC Iwapi dari tujuh kabupaten dan kota di Maluku, kita berharap kedepan ada dukungan dari pemerintah untuk membantu proses pemasaran produk," ujarnya.

Semantara itu Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Lutfy Rumbia menyatakan, pemprov Maluku memiliki kepentingan dengan IWapi dalam rangka mewujudkan Maluku yang lebih sejahtera dan sejalan dengan visi pembangunan Maluku 2019-2024.

Iwapi diharapkan, mampu mendesign program kerja yang dapat menjawab tantangan dan hambatan pembangunan di Maluku, yang memiliki karakteristik kepulauan, serta program kerja yang dirancang sejalan dengan arah prioritas pembangunan Maluku.

Sejalan dengan itu katanya, Iwapi sebagai organisasi yang menghimpun pengusaha wanita, dituntut lebih cerdas dalam memerdayakan kaum perempuan dalam menciptakana terobosan untk meningkatkan kesejahteraan, melalui pembardayaan di bidang ekonomi kreatif.

"Kami sangat mengharapkan agar berbagai upaya yang akan dilakukan Iwapi mampu memperkokoh semangat para pengusaha wanita, sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global," kata Lutfi.