Ketua DPRD Kepulauan Aru, Jemry Salay, menyatakan Bupati dan Wakil Bupati yang baru Tedy Tengko-Umar Djabomuna harus menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan. Tedy Tengko-Umar Djabomuna dilantik Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru periode 2010-2015 pada Selasa. "Bupati Tengko yang memimpin Kepulauan Aru untuk periode kedua sudah memahami karakteristik wilayah tersebut dengan 117 desa dan dua kelurahan sehingga bidang pendidikan dan kesehatan harus didorong agar menjawab misi pemekaran dari Maluku Tenggara pada 2004," kata Jemry, ketika dimintai tanggapan, di Dobo, ibu kota kabupaten Aru, Selasa. Dia mengemukakan, bidang pendidikan perlu didorong karena Kepulauan Aru membutuhkan kualitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kualitas pemerintahan, percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan sosial. "Saya mendukung terobosan Bupati Tengko saat periode pertama yang memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa maupun PNS menekuni program sarjana strata (S1) maupun S2 di sejumlah perguruan tinggi di pulau Jawa. Begitu pun membangun perkampungan pelajar berkapasitas 2.000 siswa," ujarnya. Sedangkan bidang kesehatan, kata Jemry, terkait pembangunan fasilitas pelayanan medis yang memadai di masing-masing desa maupun kelurahan. "Memang sudah ada tenaga medis dan paramedis, tapi jumlahnya relatif  terbatas, terutama dokter spesialis sehingga perlu menjadi perhatian Pemkab Kepulauan Aru dengan mengoptimalkan penjaringan siswa lulusan SMA berprestasi untuk disekolahkan menjadi dokter," katanya. Jemry juga mengingatkan perlunya pemerataan pembangunan di masing-masing desa dan kelurahan sehingga tidak terkesan hanya diprioritaskan di ibu kota kabupaten. "Pemekaran kabupaten Kepulauan Aru memang baru diletakkan dasar pembangunannya, tapi dengan tenggat waktu lima tahun didukung motivasi untuk membangun demi kesejahteraan rakyat, maka Tengko-Djabomuna harus termotivasi untuk berbuat yang terbaik pada rakyat," tegasnya. Ia pun menyatakan dirinya dalam kapasitas legislator siap memberikan dukungan politis dan menetapkan anggaran untuk pemerataan pembangunan di Kepulauan Aru. "Langkah awal saat Bupati Tengko  mengemban periode pertama (2005-2010) dengan memberikan dana pembangunan desa masing-masing Rp100 juta (2010), menyusul 2009 senilai Rp75 juta yang disetujui DPRD, hanya saja perlu didukung pengawasan ketat sehingga realisasinya tepat sasaran," ujarnya.


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.