"Provinsi Maluku memang harus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, karena sejak dahulu terkenal kaya akan potensi kelautan dan perikanannya," kata Menteri Wahyu Trenggono, saat meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terintegrasi, di kawasan Desa Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat malam.
Menteri Kelautan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta pejabat eselon I ke tiga lembaga serta Kementerian Koordinator kemaritiman dan Investasi, meninjau lokasi darat maupun pesisir pantai ke tiga desa tersebut yang akan dijadikan area pengembangan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi.
Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, bukan tanpa alasan karena daerah ini terkenal sangat kaya akan potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, sebab didukung tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang mencakup Laut Seram, Laut Banda, Laut Aru dan Laut Arafura.
Pengembangan Maluku sebagai LIN masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait, dengan rutin menggelar rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah serta peninjauan langsung ke lokasi.
"Kunjungan hari ini (Jumat) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, juga merupakan bagian merealisasikan Maluku sebagai LIN," katanya.
Kedua menteri yang didampingi puluhan pejabat eselon I dari sejumlah kementerian terkait mengunjungi Negeri Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terpadu terintegrasi.
Kedua program tersebut termasuk dalam proyek strategis nasional yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, sekaligus merupakan bagian dari implementasi Maluku sebagai LIN.
Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.
Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.
Selain itu, infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, tandas Menteri Trenggono, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa kapasitas perikanan yang ada. Kemudian dibuat semacam konsesi supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," tandasnya.
Dengan adanya LIN, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.
"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan. Yang belum hanya di Maluku," tandasnya.
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.
