#UNDANG UNDANG

Kami memiliki 8443 berita tentang undang undang

Legislator: Keterbukaan pendidikan DPR bentuk pertanggungjawaban moral

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai keterbukaan rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi, ...

Filantropi Indonesia ingatkan publik waspada maraknya sympathy scam

Filantropi Indonesia (FI) memperingatkan publik untuk mewaspadai maraknya sympathy scam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ...

Anggota DPR: Investasi bodong juga jadi sasaran UU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan bahwa aset dari pelaku investasi bodong juga jadi sasaran perampasan sesuai dengan ...

Kemenkum Malut harmonisasi lima ranperda, dari zakat sampai perlindungan bahasa dan sastra Ternate

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat ...

Kemenkum Malut harmonisasi lima Ranperbup Halsel, optimalkan peran BLUD Kesehatan

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan ...

Komisi III sebut RUU perampasan aset dapat pulihkan kerugian korban

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ...

Komisi III: Badan Pengawas di RUU Perampasan Aset jawab kekhawatiran

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan ...

DPR: RUU Perampasan Aset bentuk badan pengawas cegah penyalahgunaan

Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana ...

Ketua DPR: RUU Perampasan Aset tuntas lebih cepat dari target

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan ...

RUU Perampasan Aset tak atur illicit enrichment sebab banyak penolakan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tak wajar ...