Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, berusaha mencari solusi untuk menyesuaikan tarif angkot di Kota Tidore sehingga supir angkot tidak perlu melakukan mogok dan memblokade jalan.

Wakil Wali Kota Tikep Muhammad Sinen bersama Kepala Dinas Perhubungan, Daud Muhammad menerima sejumlah sopir angkot yang tergabung dalam organisasi angkutan darat (ORGANDA) di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tikep, Senin.  Kedatangan puluhan sopir angkot untuk menyampiakan aspirasi terkait dengan kenaikan tarif angkot.

Muhammad Sinen mengungkapkan Pemerintah Kota Tikep menerima tuntutan sopir angkot yang menginginkan penyesuaian tarif dari Terminal Pasar Sarimalaha ke Pelabuhan speedboat Rum yang awalnya Rp12.000 naik menjadi Rp14.788 sesuai SK yang akan diterbitkan.

"Pemerintah daerah juga akan  mengkaji dan dapat melakukan hal-hal yang baru,  tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi ini penyampaian dari saya apa yang dikaji oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan dinas teknis itu sudah sudah pas, karena selama ini jarak antara Terminal Pasar Sarimalaha ke Pelabuhan Spit Rum Kalau ikut hitungan dari PU itu cuma 22 km Dinas Perhubungan itu sekitar 25 km," ujarnya.

Wakil Wali Kota berharap kepada para sopir angkot  selepas dari pertemuan tersebut langsung lakukan aktifitas seperti biasa dan menghentikan mogok karena akan membuat susah masyarakat. "Jadilah contoh yang baik , agar daerah lain mampu mengikuti," katanya.

Baca juga: Kadishub Ambon minta mahasiswa laporkan sopir angkot mainkan tarif, tegakkan aturan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Daud Muhammad mengatakan akan menindaklanjuti arahan dari Wakil Walikota Tikep mengenai aspirasi yang disampaikan oleh para sopir angkot. "Ini mendapat respon baik dari pemerintah daerah," ujarnya.

Pada Senin pagi ratusan sopir di Tidore melakukan mogok kerja dengan cara memblokade aktivitas transportasi, dengan alasan Pemerintah Kota Tikep harus menaikkan tarif angkutan umum. 

"Kedatangan kami ini dikarenakan ada keresahan dari teman-teman sopir angkot, khususnya di empat Kecamatan di pulau Tidore, agar tarif angkutan umum harus dinaikan," kata Koordinator Massa Aksi, Amir dalam orasinya.. 

Dalam aksi itu, ratusan sopir angkutan umum sempat mogok dan memblokade jalan di kelurahan Soadara menuju Soasio, Aksi tersebut, sempat dikawal oleh Polisi dan Dinas Perhubungan dan diminta dimediasi oleh Pemkot Tikep.

Baca juga: Dishub Ambon tertibkan sopir Angkot mainkan tarif ke pelajar, tegakkan SK Wali Kota

Menurutnya, kenaikan tarif angkot dengan hitungan tarif berdasarkan Permenhub Nomor 89,  tapi kemudian setelah di lapangan ternyata tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada.

"Maka dari itu kami sebagai sopir bagian dari Kota Tidore dan juga butuh perhatian dari Pemerintah Kota Tidore," tuturnya.

Ia mengatakan,  saat ini kami hanya menunggu SK yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tikep sesuai dengan hasil kesepakatan. 

"Jadi satu minggu kami menunggu kesepakatan SK-nya sesuai dengan tarif sebelumnya dari  Soasio-Rum Rp12.000 menjadi Rp14.788, sementara perkelurahan dengan tarif yang disesuikan, kalaupun belum ada kejelasan maka nanti kami akan turun lagi melihat perkembangan tersebut," ujarnya.

Setelah aspirasi didengar oleh pemerintah daerah setempat, semua sopir angkot kembali beroperasi, dan layanan kepada masyarakat sekarang sudah normal.

Baca juga: Tarif angkot di Ambon naik, begini tanggapan beragam dari sopir angkot

 

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Febrianto Budi Anggoro


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021