PT PLN Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara melaksanakan program percepatan pensertifikatan hak atas tanah aset-aset ketenagalistrikan guna membangun tata kelola dan manajemen aset perusahaan menjadi lebih baik. "PLN mempunyai kurang lebih 100 ribu persil/bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Aset-aset tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk mengamankan, memelihara, menggunakan sekaligus mendayagunakan dalam tugas kami menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri," kata Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara PT PLN Syamsul Huda di Ternate, Rabu. Dari jumlah tersebut, lanjut Syamsul, pada tahun 2019 baru sekitar 30 persen yang bersertifikat. Sebagian aset sudah dikelola puluhan tahun sehingga berdampak pada lambatnya proses sertifikasi jika dilakukan dengan cara konvensional. "Berkat dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan sertifikasi, PLN telah menerima sebanyak 20 ribu sertifikat dengan nilai aset Rp6,3 Triliun pada tahun 2020. Dan lebih dari 15 ribu sertifikat tambahan pada tahun 2021 sampai dengan saat ini dari berbagai kantah di seluruh Indonesia, " kata Syamsul. Baca juga: Sejak Dulu Gunakan Pelita, Warga Kei Besar Malra Syukuri Listrik Masuk Desa Untuk Provinsi Malut, Syamsul merinci, PLN telah menerima 224 sertifikat untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, PLN telah menerima kurang lebih 172 sertifikat. Berdasarkan perolehan tersebut, katanya, sertifikasi seluruh aset PLN di Provinsi Malut sudah mencapai 83 persen. Kepala Kantor wilayah BPN Malut Abdul Azis menyampaikan pada tahun 2021 ini telah terbit sertifikat tanah aset sebanyak total 711 bidang dengan rincian aset tanah pemda sebanyak total 656 bidang, sedangkan aset tanah PLN terbit sebanyak 55 bidang dengan rincian yakni UIP sebanyak 51 bidang, UIW sebanyak 2 bidang. "Berkat kerja sama dan sinergitas yang baik antara jajaran BPN, PLN, pemda dan KPK, penyelesaian legalisasi aset selesai sesuai target yang ditetapkan bersama," ujar Abdul Aziz. Baca juga: PLN dorong penggunaan kompor induksi untuk kebutuhan sehari-hari, intensifkan sosialisasi Satu rangkaian dengan rakor ini, juga dilakukan Launching tiga aplikasi, yaitu Sistem Pengelolaan Data di Inspektorat Provinsi Malut (Sipadat), Sistem Pengawasan Inspektorat Provinsi Malut (Simwaster) dan Sistem Pengelolaan Surat Masuk Surat Keluar di Inspektorat Provinsi Malut (Simasuk). Selain itu, juga dilakukan Deklarasi dan Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh seluruh APIP. Menutup rangkaian acara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, 10 kepala daerah dan Ketua DPRD di wilayah Malut juga menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba hadir menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini tentunya sebagai upaya KPK untuk terus mengedukasi dan berikhtiar kepada penyelenggara pemerintahan agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh amanah. Baca juga: Realisasi sertifikat tanah aset PLN capai 13.877 persil tanah, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021