Gubernur Maluku Murad Ismail membantah program pemerintah pusat untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan nasional (LIN) dibatalkan dan dialihkan ke daerah lain.
"Program pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai LIN tetap terlaksana. Jadi, tidak benar LIN dialihkan ke daerah lain. Ini informasi menyesatkan," kata Gubernur, di Ambon, Rabu.
Bahkan program pembangun infrastruktur pendukung LIN di Negeri Waai, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, terutama Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi tetap dilaksanakan.
"Khusus pembangunan Ambon New Port di atas lahan seluas 200 hektare dari total 900 hektare lahan yang disiapkan. Pekerjaannya diserahkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jadi kita siap kapan pun Menteri memutuskan ground breaking dilakukan," katanya.
Gubernur mengaku, sempat mendengar kabar pembangunan fasilitas pendukung LIN akan dialihkan ke Kota Tual, dengan alasan fasilitas penunjang terutama pabrik pengolahan perikanan milik salah seorang pengusaha nasional tersedia di wilayah tersebut.
"Namun saya sudah tegaskan kalau mau dibangun di Tual sebaiknya untuk mendukung pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 saja, tetapi LIN dan Ambon New port tetap dibangun di Ambon," katanya.
WPPNRI 718 merupakan satu dari sembilan WPP yang ada di Indonesia dan meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur.
WPP ini dikenal sebagai areal penangkapan paling potensial dan subur dengan jumlah potensi ikan pelagis kecil, besar, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan serta cumi-cumi sebesar 2,63 juta ton per tahun.
Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk membangun banyak fasilitas perikanan dan pelabuhan di kabupaten kota lain di provinsi Maluku, tetapi untuk pelabuhan ekspor secara terintegrasi harus dilakukan dari Kota Ambon.
Karena itu, Gubernur mengajak berbagai komponen masyarakat untuk tidak mempercayai isu maupun pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini bahwa pembangunan fasilitas pendukung LIN dialihkan ke daerah lain.
"Jadi sekali lagi tidak ada masalah, program LIN tetap berjalan. ini hanya ulah segelintir orang yang tidak senang saja," kata Gubernur.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi LIN.
Bahkan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan tersebut akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Rencananya pelabuhan Ambon Baru tersebut akan terintegrasi dengan pusat perikanan.
pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akanmenggunakan APBN, sedangkan untuk pengembangan pelabuhan selanjutnya, perlu dilakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Ambon Baru antara Pelindo IV dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pendanaan kreatif non APBN.
"Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru ditargetkan sudah dimulai pada akhir Desember 2021 atau Januari 2022," katanya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Ambon, Maluku, Oktober 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Program pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai LIN tetap terlaksana. Jadi, tidak benar LIN dialihkan ke daerah lain. Ini informasi menyesatkan," kata Gubernur, di Ambon, Rabu.
Bahkan program pembangun infrastruktur pendukung LIN di Negeri Waai, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, terutama Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi tetap dilaksanakan.
"Khusus pembangunan Ambon New Port di atas lahan seluas 200 hektare dari total 900 hektare lahan yang disiapkan. Pekerjaannya diserahkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jadi kita siap kapan pun Menteri memutuskan ground breaking dilakukan," katanya.
Gubernur mengaku, sempat mendengar kabar pembangunan fasilitas pendukung LIN akan dialihkan ke Kota Tual, dengan alasan fasilitas penunjang terutama pabrik pengolahan perikanan milik salah seorang pengusaha nasional tersedia di wilayah tersebut.
"Namun saya sudah tegaskan kalau mau dibangun di Tual sebaiknya untuk mendukung pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 saja, tetapi LIN dan Ambon New port tetap dibangun di Ambon," katanya.
WPPNRI 718 merupakan satu dari sembilan WPP yang ada di Indonesia dan meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur.
WPP ini dikenal sebagai areal penangkapan paling potensial dan subur dengan jumlah potensi ikan pelagis kecil, besar, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan serta cumi-cumi sebesar 2,63 juta ton per tahun.
Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk membangun banyak fasilitas perikanan dan pelabuhan di kabupaten kota lain di provinsi Maluku, tetapi untuk pelabuhan ekspor secara terintegrasi harus dilakukan dari Kota Ambon.
Karena itu, Gubernur mengajak berbagai komponen masyarakat untuk tidak mempercayai isu maupun pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini bahwa pembangunan fasilitas pendukung LIN dialihkan ke daerah lain.
"Jadi sekali lagi tidak ada masalah, program LIN tetap berjalan. ini hanya ulah segelintir orang yang tidak senang saja," kata Gubernur.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi LIN.
Bahkan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan tersebut akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Rencananya pelabuhan Ambon Baru tersebut akan terintegrasi dengan pusat perikanan.
pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akanmenggunakan APBN, sedangkan untuk pengembangan pelabuhan selanjutnya, perlu dilakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Ambon Baru antara Pelindo IV dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pendanaan kreatif non APBN.
"Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru ditargetkan sudah dimulai pada akhir Desember 2021 atau Januari 2022," katanya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Ambon, Maluku, Oktober 2021.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022