Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut)  saat ini menangani sekurangnya  938 balita kurang gizi sejak 2020.

"Data pada 2020 tercatat angka kekurangan berat badan di Malut masih ditemukan  938 balita dan wasting 620 balita," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rego di Ternate, Senin.

Kemudian disusul Halmahera Timur dengan angka balita yang mengalami kekerungan berat badan 648 balita, kekerdilan 825 balita dan wasting 209 balita.

Begitu juga di Halmahera Barat angka kekurangan berat badan juga terbilang tinggi yakni 516 balita, kekerdilan 644 balita, serta wasting 325 balita. Sementara Halmahera Utara angka kasus kekurangan berat badan 348 balita, kekerdilan  391 balita dan wasting 245 balita.

Sedangkan untuk, Kota Tidore Kepulauan kekurangan berat berat 253 balita, kekerdilan 258 balita, dan wasting 172 balita. Begitu juga di kabupaten Pulau Morotai angka kekurangan berat badan 157 balita, kekerdilan 155 balita dan wasting 82 balita.

Sedanglan, Kota Ternate kekurangan berat badan 118 balita, kekerdilan 130 balita, dan wasting 54 balita. Halmahera Tengah kekurangan berat badan 114 balita, kekerdilan 145 balita dan wasting 70 balita. Kabupaten Kepulauan Sula angka kekurangan berat badan 38 balita, kekerdilan sebanyak 45 balita dan wasting 15 balita.

Menurut Renta, data dari Dinas Kesehatan provinsi Malut pada 2020 balita yang ada di Malut sebanyak 95.051 orang, yang mengalami kekurangan berat badan 3.146 balita atau 14.1 persen, kekerdilan 3.541 balita atau 16.0 persen dan wasting .810 balita atau 8.2 persen. 

Sehingga, di awal  2021, Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14 % di tahun 2024. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting oleh karenanya BKKBN Siap bekerjasama dengan berbagai Lintas Sektor dalam program, mengkampanyekan percepatan penurunan kekerdilan yang akan dilakukan melalui kegiatan berbagai kegiatan yang diadakan oleh masing-masing lintas sektor.

Renta mengemukakan, BKKBN harus memastikan bahwa ibu hamil itu harus sehat. Ibu hamil mempunyai gizi juga harus cukup, kemudian saat melahirkan harus difasilitasi dengan kesehatan yang baik, kemudian usai melahirkan, perawatan apa yang dilakukan usai melahirkan.

Begitu pula, untuk usia kehamilan yang terlalu dekat juga rentan atau mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi pada anak, baik underweight, stunting maupun wasting. penting dilakukan pemahaman kepada ibu-ibu soal sektor KB, usia jarak anak yang terlalu dekat juga sangat membahayakan ibu. Kemudian dari sisi ekonomi sangat memberatkan keluarga, kemudian kualitas janin, sebab belum masuk masa pemulihan yang cukup, ibu sudah hamil lagi tentu kualitas janin yang kedua ini pasti menurun.

BKKBN mengharapkan seluruh lembaga dapat bekerja sama dalam program kampanye percepatan penurunan kekerdilan ini, agar dapat mengadvokasi dan mengkampanyekan kepada masyarakat akan pentingnya mencegah kelahiran bayi-bayi kekerdilan di dalam keluarga dengan cara menyiapkan betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah anaknya harus sehat, agar Indonesia bebas kekerdilan.

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Lexy Sariwating


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022