Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ambon melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk meminta rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan tradisional.
"Kita sementara melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait mekanisme mata rantai pemasaran BBM subsidi bagi nelayan tradisional di Ambon," kata Kepala DKP kota Ambon, Febby Maail, Selasa.
Ia mengatakan, BBM subsidi nelayan diluar kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengatur Pertamina.
"Tetapi dengan norma dan tata pemasaran Pertamina kita dapat memahami, sehingga dapat ditindaklanjuti ke nelayan terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
Di lain sisi, BBM mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, dimana biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70 persen dari biaya operasional.
Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi nelayan.
Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan dan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat.
Febby mengakui, sejumlah nelayan menyampaikan permintaan agar DKP memberikan surat keterangan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU.
"Prinsipnya kita sangat mendukung, tetapi kita harus konfirmasi ke Pertamina apakah dengan dasar surat keterangan itu nelayan bisa membeli minyak menggunakan jerigen atau tidak," katanya.
Nelayan tradisional katanya, membeli BBM bukan menggunakan kapal tetapi dengan jerigen sesuai kebutuhan.
"Karena itu kita kordinasi terkait tata kelola terutama keamanan, sehingga nantinya kita akan sosialisasikan ke nelayan terkait standar keselamatan pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kita sementara melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait mekanisme mata rantai pemasaran BBM subsidi bagi nelayan tradisional di Ambon," kata Kepala DKP kota Ambon, Febby Maail, Selasa.
Ia mengatakan, BBM subsidi nelayan diluar kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengatur Pertamina.
"Tetapi dengan norma dan tata pemasaran Pertamina kita dapat memahami, sehingga dapat ditindaklanjuti ke nelayan terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
Di lain sisi, BBM mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas usaha perikanan, dimana biaya penggunaan BBM pada usaha perikanan mencapai 70 persen dari biaya operasional.
Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi nelayan.
Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantu nelayan dan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhan dengan harga lebih murah sehingga produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat.
Febby mengakui, sejumlah nelayan menyampaikan permintaan agar DKP memberikan surat keterangan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU.
"Prinsipnya kita sangat mendukung, tetapi kita harus konfirmasi ke Pertamina apakah dengan dasar surat keterangan itu nelayan bisa membeli minyak menggunakan jerigen atau tidak," katanya.
Nelayan tradisional katanya, membeli BBM bukan menggunakan kapal tetapi dengan jerigen sesuai kebutuhan.
"Karena itu kita kordinasi terkait tata kelola terutama keamanan, sehingga nantinya kita akan sosialisasikan ke nelayan terkait standar keselamatan pembelian BBM subsidi," ujar Febby.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022