Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon fokus menurunkan angka prevalensi kekerdilan di 2022 guna memenuhi tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs).
"Kita pada 2022 fokus menurunkan angka kekerdilan agar sejalan dengan target penurunan angka prevalensi secara nasional menjadi 14 persen di 2024, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan kekerdilan," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Ambon, Jumat.
Menurut dia, upaya menurunkan angka prevalensi kekerdilan di Kota Ambon memerlukan kerja sama secara konvergen dan integratif mulai dari seluruh OPD, Camat, Kades/Negeri/Lurah, para organisasi profesi, pelaku usaha hingga elemen masyarakat.
"Tugas menurunkan angka kekerdilan bukan hanya tupoksi jajaran BKKBN, dinas Kesehatan atau satu individu semata tetapi diperlukan suatu kesatuan yang terintegrasi," katanya.
Ia mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan kekerdilan dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.
Selain itu mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara seluruh Desa, Negeri ,Kelurahan dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan.
Hasilnya pada 2020 dinas Kesehatan Kota Ambon melakukan verifikasi terhadap 15.985 anak pada 12 Lokus dan tercatat ada 1.407 anak mengalami kekerdilan dengan prevalensi sebesar 8,8 persen.
Pada 2021, verifikasi dilakukan terhadap 11.045 anak dan tercatat 917 anak kekerdilan dengan prevalensi sebesar 8,3 persen.
Sementara itu, di 2022, Pemkot Ambon telah menetapkan 38 desa, negeri dan kelurahan sebagai lokus kekerdilan, dengan verifikasi terhadap 13.122 anak dan tercatat 600 anak kekerdilan dengan prevalensi 4,6 persen.
"Untuk dapat menurunkan angka kekerdilan ini maka komitmen kita semua menjadi sangat penting," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kita pada 2022 fokus menurunkan angka kekerdilan agar sejalan dengan target penurunan angka prevalensi secara nasional menjadi 14 persen di 2024, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan kekerdilan," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Ambon, Jumat.
Menurut dia, upaya menurunkan angka prevalensi kekerdilan di Kota Ambon memerlukan kerja sama secara konvergen dan integratif mulai dari seluruh OPD, Camat, Kades/Negeri/Lurah, para organisasi profesi, pelaku usaha hingga elemen masyarakat.
"Tugas menurunkan angka kekerdilan bukan hanya tupoksi jajaran BKKBN, dinas Kesehatan atau satu individu semata tetapi diperlukan suatu kesatuan yang terintegrasi," katanya.
Ia mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan kekerdilan dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.
Selain itu mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara seluruh Desa, Negeri ,Kelurahan dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan.
Hasilnya pada 2020 dinas Kesehatan Kota Ambon melakukan verifikasi terhadap 15.985 anak pada 12 Lokus dan tercatat ada 1.407 anak mengalami kekerdilan dengan prevalensi sebesar 8,8 persen.
Pada 2021, verifikasi dilakukan terhadap 11.045 anak dan tercatat 917 anak kekerdilan dengan prevalensi sebesar 8,3 persen.
Sementara itu, di 2022, Pemkot Ambon telah menetapkan 38 desa, negeri dan kelurahan sebagai lokus kekerdilan, dengan verifikasi terhadap 13.122 anak dan tercatat 600 anak kekerdilan dengan prevalensi 4,6 persen.
"Untuk dapat menurunkan angka kekerdilan ini maka komitmen kita semua menjadi sangat penting," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022