Pengerjaan dua proyek air bersih di Kota Ambon, Maluku, pada tahun anggaran 2020 bernilai miliaran rupiah yang dinilai bermasalah, menjadi tanggung jawab kontraktor.
"Dua proyek ini masih menjadi tanggungjawab kontraktor, baik yang di Halong Atas maupun yang di Dusun Mahia, Negeri Urimesing," kata Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Maluku, Edwin Leatemia di Ambon, Selasa.
Penjelasan Edwin disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi III DPRD Maluku dipimpin wakil ketua komisi, Hatta Hehanusa.
Untuk proyek air bersih menggunakan sistem hidrolik di Halong Atas ditangani kontraktor dari CV. Martina Karya senilai Rp3,4 miliar dan yang di Mahia Rp1,3 miliar ditangani CV. Sinita tahun anggaran 2020.
Namun untuk pelaksanaan proyek air bersih yang menggunakan sistem pompanisasi ditangani kontraktor lain yang diduga meminjam bendera perusahaan CV. Sinita.
Dia menjelaskan, yang menjadi persoalan di proyek air bersih Halong Atas karena kedalamannya harus lebih dari 120 meter baru bisa ditemukan air yang besih, sementara dalam kontrak hanya 70 hingga 80 meter kedalamannya.
"Saat ini kontraktor telah memesan pompa yang baru dengan kapasitas lebih maksimal untuk menggantikan pompa yang lama," ujarnya.
kalau yang di Dusun Mahia, Negeri Urimesing (Kota Ambon) sumber airnya keruh sehingga tidak bisa dikonsumsi masyarakat dan mereka mengusulkan lokasi sumber airnya dipindahkan ke Dusun Tuni.
"Harusnya yang menjelaskan masalah ini adalah teman-teman dari Satker yang lebih mengetahui detailnya, namun saat ini mereka ada kegiatan di Balikpapan," ucap Edwin.
Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Roviq Afifuddin mengatakan, seharusnya kalau disebut proyek air bersih maka air yang dihasilkan layak dikonsumsi masyarakat.
"Namun yang terjadi di lapangan, infrastruktur air bersihnya dibangun tetapi airnya tidak mengalir seperti di Halong Atas, sementara di Dusun Mahia justeru terdapat banyak sedimentasi yang membuat air keruh dan tidak bisa dinikmati warga," tandas Roviq.
Pengerjaan dua proyek air bersih di Kota Ambon tahun 2020 bernilai miliaran rupiah tidak dapat dinikmati warga. (31/5) (ANTARA/daniel/)
