Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad mengimbau berbagai pihak untuk berkolaborasi bersama untuk mempercepat penurunan kasus kekerdilan (stunting) di Maluku dengan mempertajam dua jenis intervensi gizi.
"Prevalensi kasus kekerdilan di Maluku terus mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2021 menjadi 28,7 persen, tetapi masih jauh dari target pemerintah pusat yakni 14 persen di tahun 2024," kata Widya di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Selasa.
Widya yang menghadiri Rakor Monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penurunan stunding Kabupaten Buru mengatakan, angka kasus kekerdilan di Maluku mengalami penurunan sebesar 5,32 persen dari sebelumnya 34,02 persen di tahun 2018 menjadi 28,7 persen pada akhir tahun 2021.
Stunting adalah kekurangan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
Baca juga: Bupati & Ketua TP-PKK Malra raih Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI
Menurut Widya yang juga istri Gubernur Maluku, target penurunan kekerdilan harus ditangani dengan kerjasama, kerja keras dan kerja nyata hingga level paling bawah agar tercapai, dan hal ini bisa dilakukan dengan intervensi penurunan kasus kekerdilan.
Widya menjelaskan kunci keberhasilan penurunan kekerdilan ditentukan dengan dua intervensi gizi yakni intervensi gizi spesifik dan gizi dan sensitif.
Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, di antaranya seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah strategi atau program yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar bidang kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Namun berbagai kegiatan intervensi tidak bisa dilakukan sama rata, karena harus memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah.
Widya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku menilai rakor monev tersebut sangat strategis untuk membangun kembali komitmen pimpinan daerah,mulai dari Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga Camat dan Kepala Desa dalam mempercepat penurunan angka kekerdilan.
"Kepada satgas stunting saya minta pastikan kedua intervensi gizi dilaksanakan di semua desa terutama yang menjadi lokus stunting," katanya.
Baca juga: Berhasil Turunkan Angka Stunting, Bupati Malra Berbagi Pengalaman di Dialog Nasional
Sedangkan Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy mengaku Pemkab setempat telah melakukan berbagai langkah termasuk membentuk tim percepatan penurunan kekerdilan yang beranggotakan OPD dengan tujuan membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka penurunan kasus kekerdilan.
Menurutnya, diperlukan sinergi karena karena penyebab kekerdilan bersifat multi fungsional, tidak bisa diselesaikan dengan solusi bidang kesehatan saja, tetapi dinas terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut istri Gubernur Maluku itu juga menyerahkan bantuan stimulan modal usaha bagi Dasawisma sebesar Rp8 juta, bantuan peralatan kewirausahaan dari Dinas PPPA provinsi Maluku untuk empat perwakilan penyintas kekerasan asal Kecamatan Namlea dan Batubual.
Selain itu bantuan peralatan pangan berbasis sumber daya lokal dari TP PKK Maluku kepada Desa Wisma Garuda dan Desa Wisma Lema, serta stimulai untuk empat PAUD di Kabupaten tersebut masing-masing sebesar Rp7,5 juta.
Baca juga: Wali Kota Ternate minta OPD kolaborasi turunkan angka kekerdilan, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Prevalensi kasus kekerdilan di Maluku terus mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2021 menjadi 28,7 persen, tetapi masih jauh dari target pemerintah pusat yakni 14 persen di tahun 2024," kata Widya di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Selasa.
Widya yang menghadiri Rakor Monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penurunan stunding Kabupaten Buru mengatakan, angka kasus kekerdilan di Maluku mengalami penurunan sebesar 5,32 persen dari sebelumnya 34,02 persen di tahun 2018 menjadi 28,7 persen pada akhir tahun 2021.
Stunting adalah kekurangan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
Baca juga: Bupati & Ketua TP-PKK Malra raih Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI
Menurut Widya yang juga istri Gubernur Maluku, target penurunan kekerdilan harus ditangani dengan kerjasama, kerja keras dan kerja nyata hingga level paling bawah agar tercapai, dan hal ini bisa dilakukan dengan intervensi penurunan kasus kekerdilan.
Widya menjelaskan kunci keberhasilan penurunan kekerdilan ditentukan dengan dua intervensi gizi yakni intervensi gizi spesifik dan gizi dan sensitif.
Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, di antaranya seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah strategi atau program yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar bidang kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Namun berbagai kegiatan intervensi tidak bisa dilakukan sama rata, karena harus memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah.
Widya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku menilai rakor monev tersebut sangat strategis untuk membangun kembali komitmen pimpinan daerah,mulai dari Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga Camat dan Kepala Desa dalam mempercepat penurunan angka kekerdilan.
"Kepada satgas stunting saya minta pastikan kedua intervensi gizi dilaksanakan di semua desa terutama yang menjadi lokus stunting," katanya.
Baca juga: Berhasil Turunkan Angka Stunting, Bupati Malra Berbagi Pengalaman di Dialog Nasional
Sedangkan Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy mengaku Pemkab setempat telah melakukan berbagai langkah termasuk membentuk tim percepatan penurunan kekerdilan yang beranggotakan OPD dengan tujuan membangun kerja sama lintas sektor dalam rangka penurunan kasus kekerdilan.
Menurutnya, diperlukan sinergi karena karena penyebab kekerdilan bersifat multi fungsional, tidak bisa diselesaikan dengan solusi bidang kesehatan saja, tetapi dinas terkait lainnya.
Pada kesempatan tersebut istri Gubernur Maluku itu juga menyerahkan bantuan stimulan modal usaha bagi Dasawisma sebesar Rp8 juta, bantuan peralatan kewirausahaan dari Dinas PPPA provinsi Maluku untuk empat perwakilan penyintas kekerasan asal Kecamatan Namlea dan Batubual.
Selain itu bantuan peralatan pangan berbasis sumber daya lokal dari TP PKK Maluku kepada Desa Wisma Garuda dan Desa Wisma Lema, serta stimulai untuk empat PAUD di Kabupaten tersebut masing-masing sebesar Rp7,5 juta.
Baca juga: Wali Kota Ternate minta OPD kolaborasi turunkan angka kekerdilan, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022