Ambon (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Ambon berkomitmen mempercepat penurunan kasus stunting berkolaborasi dengan seluruh pihak di bawah 14 persen, dengan target yang ditetapkan 11,38 persen, kata Penjabat Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Desy Kaya, Jumat.
Ia mengatakan upaya pencegahan dan penurunan kasus kekerdilan pada balita di Kota Ambon butuh sinergi dan kolaborasi semua elemen, bukan hanya pemerintah tetapi juga TP PKK bersama kader posyandu juga terlibat.
Pelaksanaan rapat kordinasi TPPS, merupakan hal yang sangat strategis untuk membangun koordinasi dan kerja sama antar organisasi pemerintah daerah (OPD) dan TP-PKK dalam penanganan stunting di kota ini.
Stunting bukan sekedar menjadi permasalahan nasional tetapi juga permasalahan global dalam kerangka pembangunan kualitas SDM.
"Permasalahan stunting mempunyai banyak dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya.
Pihaknya berharap, penurunan angka stunting di kota ini semakin signifikan. "Yang terpenting semua pihak mampu bekerja sama, agar kita dapat mewujudkan Indonesia emas 2045."
Data dinas Kesehatan kota Ambon, tercatat jumlah kasus Stunting fluktuatif yakni tahun 2021 sebanyak 798, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 472 kasus.
Setelah itu di tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebanyak 364 kasus, tetapi di 2024 terjadi kenaikan menjadi 435.
Pihaknya juga meminta sinergi semua kader dan semua tim satgas di tingkat kecamatan hingga kelurahan, desa/negeri bersama aparat TN/Polri.
"Bangun sinergi kerja dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dari rumah ke rumah melakukan pencegahan stunting. Hal ini bisa kita lakukan bila tepat pada kelompok yang menjadi sasaran stunting yakni ibu hamil, anak balita, dan calon pengantin ," ujarnya.*
