Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) yang juga Sultan Tidore, Husain Alting, meminta agar kehadiran perusahaan tambang di wilayah Malut dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat, salah satunya adalah bisa membuka lapangan kerja di daerah.
"Sekitar 60.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, maka dari itu saya minta perusahaan utamakan pekerja lokal, apabila Pertambangan membutuhkan tenaga yang belum ada pada tenaga lokal, maka perusahaan harus menyekolahkan tenaga lokal dan saya harap kepada Pertambangan agar menghidupkan pelaku UMKM di lingkungan Pertambangan," ujar Husain Alting, di Ternate, Senin.
Husain menyatakan, produksi sarjana dari perguruan tinggi di Malut semakin banyak, sehingga perusahaan di sektor tambang agar bisa lebih mengutamakan pekerja lokal. Di berharap semua perusahaan tambang agar benar-benar menjalankan fungsi tugas sosialnya, yakni selain mencari keuntungan juga wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pertambangan.
"Sebagai anggota DPD Dapil Provinsi Malut yang harus bertanggung jawab dengan amanah kepada sang khalik nanti, untuk itu saya tidak mau dihujat oleh anak turunan, serta diminta pertanggungjawaban kepada tuhan manakala mewariskan lingkungan yang rusak karena kehadiran tambang di wilayah Malut," kata Husain di Ternate, Senin.
Baca juga: Kejati Malut selidiki 104 pemegang IUP terkait iuran produksi
Sementara itu, Komisaris Utama Mind ID, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo mengatakan semua perusahaan tambang di bawah MIND ID agar transparan dalam mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di Malut.
"Khususnya perusahaan tambang yang ada di Malut dan itu masyarakat harus tahu dana CSR diperuntukkan untuk siapa. Perlu dibuka ke publik kemana saja, untuk apa saja dana CSR itu. Pengelolaannya harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat," kata mantan Pangdam Pattimura 2015 – 2017 itu.
Mind ID adalah konsorsium BUMN industri pertambangan Indonesia yang anggotanya perusahaan-perusahaan pertambangan, diantaranya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport.
Doni menambahkan, ke depan perusahaan tambang harus wajib memikirkan langkah-langkah yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
"Mineral, baik itu emas, nikel, dan lain-lain itu suatu saat akan habis jangan sampai setelah habis atau tambangnya selesai, rakyat tidak memiliki kesejahteraan, apalagi meninggalkan kerusakan lingkungan," ujarnya.
Doni berharap jangan sampai adanya pemberitaan yang cenderung mewartakan sentimen yang negatif terhadap aspek transparansi CSR di PT Antam dan hendaknya itu dijadikan sebuah pelajaran penting.
"Itulah pentingnya transparansi transparansi anggaran CSR, itu pernyataan selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Doni.
Baca juga: Lingkungan rusak, Gubernur minta Kemen ESDM hentikan izin pertambangan baru di Kalteng
Baca juga: Gubernur Malut luncurkan program pemberdayaan masyarakat di usaha pertambangan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Sekitar 60.000 tenaga kerja yang dibutuhkan, maka dari itu saya minta perusahaan utamakan pekerja lokal, apabila Pertambangan membutuhkan tenaga yang belum ada pada tenaga lokal, maka perusahaan harus menyekolahkan tenaga lokal dan saya harap kepada Pertambangan agar menghidupkan pelaku UMKM di lingkungan Pertambangan," ujar Husain Alting, di Ternate, Senin.
Husain menyatakan, produksi sarjana dari perguruan tinggi di Malut semakin banyak, sehingga perusahaan di sektor tambang agar bisa lebih mengutamakan pekerja lokal. Di berharap semua perusahaan tambang agar benar-benar menjalankan fungsi tugas sosialnya, yakni selain mencari keuntungan juga wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pertambangan.
"Sebagai anggota DPD Dapil Provinsi Malut yang harus bertanggung jawab dengan amanah kepada sang khalik nanti, untuk itu saya tidak mau dihujat oleh anak turunan, serta diminta pertanggungjawaban kepada tuhan manakala mewariskan lingkungan yang rusak karena kehadiran tambang di wilayah Malut," kata Husain di Ternate, Senin.
Baca juga: Kejati Malut selidiki 104 pemegang IUP terkait iuran produksi
Sementara itu, Komisaris Utama Mind ID, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo mengatakan semua perusahaan tambang di bawah MIND ID agar transparan dalam mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di Malut.
"Khususnya perusahaan tambang yang ada di Malut dan itu masyarakat harus tahu dana CSR diperuntukkan untuk siapa. Perlu dibuka ke publik kemana saja, untuk apa saja dana CSR itu. Pengelolaannya harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat," kata mantan Pangdam Pattimura 2015 – 2017 itu.
Mind ID adalah konsorsium BUMN industri pertambangan Indonesia yang anggotanya perusahaan-perusahaan pertambangan, diantaranya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport.
Doni menambahkan, ke depan perusahaan tambang harus wajib memikirkan langkah-langkah yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
"Mineral, baik itu emas, nikel, dan lain-lain itu suatu saat akan habis jangan sampai setelah habis atau tambangnya selesai, rakyat tidak memiliki kesejahteraan, apalagi meninggalkan kerusakan lingkungan," ujarnya.
Doni berharap jangan sampai adanya pemberitaan yang cenderung mewartakan sentimen yang negatif terhadap aspek transparansi CSR di PT Antam dan hendaknya itu dijadikan sebuah pelajaran penting.
"Itulah pentingnya transparansi transparansi anggaran CSR, itu pernyataan selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Doni.
Baca juga: Lingkungan rusak, Gubernur minta Kemen ESDM hentikan izin pertambangan baru di Kalteng
Baca juga: Gubernur Malut luncurkan program pemberdayaan masyarakat di usaha pertambangan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022