Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengusulkan agar Pertamina menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax untuk mempersempit disparitas harga antara kedua jenis BBM tersebut.
"Dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.
Komunikasi publik secara masif, kata Fahmy, perlu dilakukan mengenai penggunaan Pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit supaya menarik minat masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.
Sampai Juli 2022, Pertamina melaporkan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.
Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, maka kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.
Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara, karena jika kuota Pertalite ditambah akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun.
Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif sejauh ini hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi. Ia beralasan konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.
"Arifin melupakan tabung elpiji tiga kilogram tertulis 'hanya untuk orang miskin', faktanya lebih 60 persen konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," ucap Fahmy.
Selain memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, lanjut Fahmy, pemerintah harus menetapkan segera Peraturan Presiden yang menegaskan bahwa Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi agar tak jebol.
Menurutnya, pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi tersebut.
Fahmy menilai platform MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan," pungkasnya.
Baca juga: Konsumsi Pertamax naik 47 persen di Maluku dan Papua
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara suka rela," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.
Komunikasi publik secara masif, kata Fahmy, perlu dilakukan mengenai penggunaan Pertamax yang lebih bagus untuk mesin kendaraan dan lebih irit supaya menarik minat masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi Pertalite ke Pertamax.
Sampai Juli 2022, Pertamina melaporkan konsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.
Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, maka kuota BBM subsidi diproyeksikan jebol paling lama pada akhir Oktober 2022.
Kondisi itu menimbulkan dilema bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara, karena jika kuota Pertalite ditambah akan meningkatkan beban APBN untuk subsidi menjadi lebih dari Rp600 triliun.
Namun, jika kuota Pertalite tidak ditambah bisa memicu kelangkaan BBM di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif sejauh ini hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi. Ia beralasan konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengkonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.
"Arifin melupakan tabung elpiji tiga kilogram tertulis 'hanya untuk orang miskin', faktanya lebih 60 persen konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," ucap Fahmy.
Selain memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, lanjut Fahmy, pemerintah harus menetapkan segera Peraturan Presiden yang menegaskan bahwa Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan orang serta angkutan barang untuk mencegah kuota BBM bersubsidi agar tak jebol.
Menurutnya, pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi tersebut.
Fahmy menilai platform MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran, bahkan justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan menghimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan," pungkasnya.
Baca juga: Konsumsi Pertamax naik 47 persen di Maluku dan Papua
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022