Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mencapai Rp190,94 miliar atau 98,91 persen dari pagu anggaran sebesar Rp193,04 miliar.
"Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021 sebesar Rp193,04 miliar terdiri dari program dukungan manajemen dan program pengembangan serta pengawasan BUMN," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Erick mengatakan realisasi anggaran 2021 itu terdiri atas belanja pegawai Rp57,81 miliar atau 99,43 persen dari pagu Rp58,14 miliar. Kemudian, belanja barang sebesar Rp122,44 miliar atau 98,63 persen dari pagu Rp124,14 miliar dan belanja modal Rp10,69 miliar atau 99,32 persen dari pagu Rp10,77 miliar.
"Seperti yang sudah disampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2021 sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan hal tersebut merupakan ke-15 kalinya yang sudah diberikan BPK kepada Kementerian BUMN," katanya.
Selain itu, Menteri BUMN juga menyampaikan bahwa untuk pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2023 sebesar Rp260,4 miliar atau naik 12 persen dari usulan sebelumnya sebesar Rp232 miliar.
Baca juga: Erick Thohir: BUMN peran penting berkontribusi sepertiga perekonomian Indonesia
Pagu anggaran untuk program tahun 2023 terbagi menjadi dua yakni Rp180,7 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp79,7 miliar untuk program pengembangan serta pengawasan BUMN.
Sebelumnya, laporan keuangan Kementerian BUMN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya berturut-turut.
Di samping pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021, Tim BPK juga melakukan pemeriksaan/audit dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03) serta BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07) sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.
Sebagai informasi, BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi pemerintah pada perusahaan negara (termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN) sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM melalui program pemberian subsidi bunga/margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian sejak tahun anggaran 2020.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama tiga tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan
BPK.
Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri dan berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini.
Baca juga: Erick Thohir katakan BUMN sehat mampu menjadi penyeimbang pasar
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2021 sebesar Rp193,04 miliar terdiri dari program dukungan manajemen dan program pengembangan serta pengawasan BUMN," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Erick mengatakan realisasi anggaran 2021 itu terdiri atas belanja pegawai Rp57,81 miliar atau 99,43 persen dari pagu Rp58,14 miliar. Kemudian, belanja barang sebesar Rp122,44 miliar atau 98,63 persen dari pagu Rp124,14 miliar dan belanja modal Rp10,69 miliar atau 99,32 persen dari pagu Rp10,77 miliar.
"Seperti yang sudah disampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2021 sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan hal tersebut merupakan ke-15 kalinya yang sudah diberikan BPK kepada Kementerian BUMN," katanya.
Selain itu, Menteri BUMN juga menyampaikan bahwa untuk pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2023 sebesar Rp260,4 miliar atau naik 12 persen dari usulan sebelumnya sebesar Rp232 miliar.
Baca juga: Erick Thohir: BUMN peran penting berkontribusi sepertiga perekonomian Indonesia
Pagu anggaran untuk program tahun 2023 terbagi menjadi dua yakni Rp180,7 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp79,7 miliar untuk program pengembangan serta pengawasan BUMN.
Sebelumnya, laporan keuangan Kementerian BUMN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya berturut-turut.
Di samping pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021, Tim BPK juga melakukan pemeriksaan/audit dukungan terhadap Bagian Anggaran (BA) Investasi Pemerintah (BA 999.03) serta BA Pengelolaan Subsidi Pemerintah (BA 999.07) sebagai dukungan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 yang juga mendapatkan opini WTP.
Sebagai informasi, BA 999.03 merupakan laporan keuangan pelaksanaan investasi pemerintah pada perusahaan negara (termasuk pelaksanaan PMN dan IP PEN) sedangkan BA 999.07 merupakan laporan keuangan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM melalui program pemberian subsidi bunga/margin bagi debitur PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian sejak tahun anggaran 2020.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan segala transformasi yang ada di Kementerian BUMN dan BUMN selama tiga tahun terakhir merupakan hasil kerja sama yang erat dengan
BPK.
Meski kembali mempertahankan predikat opini WTP, Erick tidak berpuas diri dan berharap dukungan penuh kepada BPK untuk terus membantu kami dalam melanjutkan transformasi ini.
Baca juga: Erick Thohir katakan BUMN sehat mampu menjadi penyeimbang pasar
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022