KPK mendalami dugaan korupsi dalam rekomendasi dan persetujuan pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon, Maluku, dengan memeriksa dua saksi dari PT Midi Utama Indonesia Tbk, yakni Direktur Suantopo Po dan Property Development Director Lilik Setiabudi.
"Dilakukan pendalaman melalui pengetahuan para saksi tersebut, antara lain terkait dengan rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukannya pembangunan cabang ritel Alfamidi di Kota Ambon," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.
KPK memeriksa keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/8), untuk tersangka mantan wali kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) dan kawan-kawan, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.
KPK telah menetapkan Richard sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH); sedangkan tersangka selaku pemberi suap ialah Amri (AR) selaku karyawan Alfamidi Kota Ambon.
Dalam konstruksi perkara tersebut, KPK menjelaskan selama kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.
Baca juga: KPK belum izinkan mantan Wali Kota Ambon teken SK CPNS di tahanan
Dalam proses pengurusan izin tersebut, tersangka Amri diduga aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan pembangunan cabang ritel Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.
Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Terhadap setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard meminta penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew, yang merupakan orang kepercayaan Richard.
Khusus untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel itu, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar Rp500 juta secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.
Dari pengembangan kasus suap, KPK selanjutnya juga menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. KPK menduga Richard dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.
Baca juga: KPK gali aliran uang izin pembangunan gerai ritel di Kota Ambon
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Dilakukan pendalaman melalui pengetahuan para saksi tersebut, antara lain terkait dengan rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukannya pembangunan cabang ritel Alfamidi di Kota Ambon," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.
KPK memeriksa keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/8), untuk tersangka mantan wali kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) dan kawan-kawan, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon.
KPK telah menetapkan Richard sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH); sedangkan tersangka selaku pemberi suap ialah Amri (AR) selaku karyawan Alfamidi Kota Ambon.
Dalam konstruksi perkara tersebut, KPK menjelaskan selama kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.
Baca juga: KPK belum izinkan mantan Wali Kota Ambon teken SK CPNS di tahanan
Dalam proses pengurusan izin tersebut, tersangka Amri diduga aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan pembangunan cabang ritel Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.
Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
Terhadap setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard meminta penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew, yang merupakan orang kepercayaan Richard.
Khusus untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel itu, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar Rp500 juta secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.
Dari pengembangan kasus suap, KPK selanjutnya juga menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. KPK menduga Richard dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.
Baca juga: KPK gali aliran uang izin pembangunan gerai ritel di Kota Ambon
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022