Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia (GPI) mengeluarkan seruan untuk pemulihan ekonomi bangsa dan negara serta resolusi konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di provinsi Maluku.
"Kami menyerukan kepada pemerintah serta berbagai komponen untuk bersama-sama melakukan berbagai langkah strategis, guna menanggapi krisis multi dimensi yang mengancam ke depan," kata Majelis Ketua Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) GPI, Pendeta S. Sambow dalam pernyataan diterima di Ambon, Senin (28/11).
Sidang Majelis Sinode Am yang berlangsung sepekan di Kota Ambon, dihadiri 10 dari 12 Gereja Bagian Mandiri (GBM) sebagai bagian utuh dari GPI, menghasilkan Pesan SMSA 2022 yang berisi delapan butir seruan, diantaranya mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk terus berupaya bersama pemerintah, lembaga Oikumene lainnya dan masyarakat sipil untuk melakukan berbagai langkah strategis guna menanggapi krisis multi dimensi yang mengancam ke depan.
Baca juga: Polisi ringkus lima orang terduga pemicu konflik di Maluku Tenggara
Menyerukan aktivitas-aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara masif di setiap keluarga pada semua Gereja Bagian Mandiri (GBM) dengan mengedepankan usaha-usaha produktif yang ramah lingkungan atau berbasis pada potensi lokal setempat.
Menyerukan kepada Pemerintah untuk dapat melakukan kebijakan pembangunan dalam rangka mengatasi kondisi krisis multi dimensi yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan politik kebangsaan. Mendorong dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Menegakkan keadilan agraria bagi masyarakat adat, mencegah segala bentuk kekerasan terutama kelompok rentan (perempuan dan anak), juga masalah pengungsi di Papua dan wilayah konflik lainnya. Sikap tegas pemerintah menjamin keadilan menjadi edukasi yang penting untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada negara/pemerintah, sekaligus berkontribusi langsung bagi penguatan nasionalisme sebagai pilar untuk memperkuat keutuhan bangsa dan negara.
Terkait konflik sosial yang terjadi di Maluku Sinode AM GPI mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka pemulihan konflik dan pengembalian pengungsi Kariu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan penyelesaian konflik lokal di Elat, Kabupaten Maluku Tenggara.
GPI terus mendorong Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat berperan secara maksimal mengatasi konflik dengan mendorong langkah-langkah preventif secara maksimal serta penegakan hukum dan berdoa agar konflik berskala masif tidak lagi terjadi di Indonesia.
Sedangkan terkait terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jabar pada 21 November 2022 dan sebagai bentuk rasa sepenanggungan dengan para korban, maka GPI menyerukan kepada semua warga gereja di semua GBM untuk mendoakan penderitaan saudara-saudara yang tertimpa bencana itu dan menggalakan diakonia gereja (transformatif maupun karikatif) untuk membantu meringankan beban mereka di sana, sambil berdoa agar program pemulihan dapat segera dikerjakan.
Selain itu, disrupsi teknologi telah menjadi bagian dari realitas sosial dan bergereja di era post-truth dewasa ini, di mana tanpa disadari masyarakat lebih cepat mengikuti kebenaran manipulatif yang tersebar melalui jaringan media sosial, serta menjadikan berita bohong (hoax) sebagai suatu kebenaran tanpa ada filterisasi yang lebih cermat. "Untuk itu kami berpesan agar kita menguji segala sesuatu sesuai dengan karunia Roh Kudus, dan menumbuhkan perilaku bermedia sosial secara beretika dan bermoral," katanya.
Baca juga: Dua kelompok warga Kailolo dan Kei di Ambon sepakat berdamai
Menyangkut perubahan iklim sebagai bentuk krisis ekologis telah dirasakan dalam beragam bentuk dan dunia sudah menerima dampak langsung dari krisis itu, sehingga diperlukan usaha untuk memulihkan ketangguhan lingkungan melalui usaha-usaha konservasi secara massal.
"Untuk itu kami mendorong setiap GBM untuk mendorong program pemulihan dan pelestarian ekosistem di darat maupun lautan demi kemaslahatan dan masa depan bumi. Setiap GBM juga memberi perhatian pada penanggulangan krisis yang diakibatkan oleh konsumsi narkoba, dan dampak ikutan kemiskinan seperti stunting dan kejadian luar biasa Kesehatan yang kerap terjadi di kantong-kantong kemiskinan," katanya.
GPI juga mendorong mendorong masyarakat terus membangun persaudaraan sesama anak bangsa dan solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan kondisi tentram bagi jalannya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan memasuki tahun politik dengan arus politisasi identitas yang kuat, GBM-GBM perlu melakukan upaya edukasi politik dan mempersiapkan dengan baik warganya untuk ikut dalam pembangunan politik yang bermartabat, guna membentuk pemerintahan yang berwibawa dan demokratis.
Selain itu, sebagai gereja orang basudara GPI terus mendorong GBM-GBM tanpa terkecuali untuk semakin dapat terbuka membangun persaudaraan dalam payung GPI yang mempersatukan, untuk dapat berjejaring secara maksimal dalam kerjasama oikumenis menghadapi tantangan sosial masyarakat. Persaudaraan oikumene itu membuat gereja mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai krisis yang mendera.
Baca juga: Pemprov Maluku tidak menutup mata dengan kondisi warga pascakonflik, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami menyerukan kepada pemerintah serta berbagai komponen untuk bersama-sama melakukan berbagai langkah strategis, guna menanggapi krisis multi dimensi yang mengancam ke depan," kata Majelis Ketua Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) GPI, Pendeta S. Sambow dalam pernyataan diterima di Ambon, Senin (28/11).
Sidang Majelis Sinode Am yang berlangsung sepekan di Kota Ambon, dihadiri 10 dari 12 Gereja Bagian Mandiri (GBM) sebagai bagian utuh dari GPI, menghasilkan Pesan SMSA 2022 yang berisi delapan butir seruan, diantaranya mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk terus berupaya bersama pemerintah, lembaga Oikumene lainnya dan masyarakat sipil untuk melakukan berbagai langkah strategis guna menanggapi krisis multi dimensi yang mengancam ke depan.
Baca juga: Polisi ringkus lima orang terduga pemicu konflik di Maluku Tenggara
Menyerukan aktivitas-aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara masif di setiap keluarga pada semua Gereja Bagian Mandiri (GBM) dengan mengedepankan usaha-usaha produktif yang ramah lingkungan atau berbasis pada potensi lokal setempat.
Menyerukan kepada Pemerintah untuk dapat melakukan kebijakan pembangunan dalam rangka mengatasi kondisi krisis multi dimensi yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan politik kebangsaan. Mendorong dan mendukung upaya pemerintah dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Menegakkan keadilan agraria bagi masyarakat adat, mencegah segala bentuk kekerasan terutama kelompok rentan (perempuan dan anak), juga masalah pengungsi di Papua dan wilayah konflik lainnya. Sikap tegas pemerintah menjamin keadilan menjadi edukasi yang penting untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada negara/pemerintah, sekaligus berkontribusi langsung bagi penguatan nasionalisme sebagai pilar untuk memperkuat keutuhan bangsa dan negara.
Terkait konflik sosial yang terjadi di Maluku Sinode AM GPI mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka pemulihan konflik dan pengembalian pengungsi Kariu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan penyelesaian konflik lokal di Elat, Kabupaten Maluku Tenggara.
GPI terus mendorong Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat berperan secara maksimal mengatasi konflik dengan mendorong langkah-langkah preventif secara maksimal serta penegakan hukum dan berdoa agar konflik berskala masif tidak lagi terjadi di Indonesia.
Sedangkan terkait terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jabar pada 21 November 2022 dan sebagai bentuk rasa sepenanggungan dengan para korban, maka GPI menyerukan kepada semua warga gereja di semua GBM untuk mendoakan penderitaan saudara-saudara yang tertimpa bencana itu dan menggalakan diakonia gereja (transformatif maupun karikatif) untuk membantu meringankan beban mereka di sana, sambil berdoa agar program pemulihan dapat segera dikerjakan.
Selain itu, disrupsi teknologi telah menjadi bagian dari realitas sosial dan bergereja di era post-truth dewasa ini, di mana tanpa disadari masyarakat lebih cepat mengikuti kebenaran manipulatif yang tersebar melalui jaringan media sosial, serta menjadikan berita bohong (hoax) sebagai suatu kebenaran tanpa ada filterisasi yang lebih cermat. "Untuk itu kami berpesan agar kita menguji segala sesuatu sesuai dengan karunia Roh Kudus, dan menumbuhkan perilaku bermedia sosial secara beretika dan bermoral," katanya.
Baca juga: Dua kelompok warga Kailolo dan Kei di Ambon sepakat berdamai
Menyangkut perubahan iklim sebagai bentuk krisis ekologis telah dirasakan dalam beragam bentuk dan dunia sudah menerima dampak langsung dari krisis itu, sehingga diperlukan usaha untuk memulihkan ketangguhan lingkungan melalui usaha-usaha konservasi secara massal.
"Untuk itu kami mendorong setiap GBM untuk mendorong program pemulihan dan pelestarian ekosistem di darat maupun lautan demi kemaslahatan dan masa depan bumi. Setiap GBM juga memberi perhatian pada penanggulangan krisis yang diakibatkan oleh konsumsi narkoba, dan dampak ikutan kemiskinan seperti stunting dan kejadian luar biasa Kesehatan yang kerap terjadi di kantong-kantong kemiskinan," katanya.
GPI juga mendorong mendorong masyarakat terus membangun persaudaraan sesama anak bangsa dan solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan kondisi tentram bagi jalannya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan memasuki tahun politik dengan arus politisasi identitas yang kuat, GBM-GBM perlu melakukan upaya edukasi politik dan mempersiapkan dengan baik warganya untuk ikut dalam pembangunan politik yang bermartabat, guna membentuk pemerintahan yang berwibawa dan demokratis.
Selain itu, sebagai gereja orang basudara GPI terus mendorong GBM-GBM tanpa terkecuali untuk semakin dapat terbuka membangun persaudaraan dalam payung GPI yang mempersatukan, untuk dapat berjejaring secara maksimal dalam kerjasama oikumenis menghadapi tantangan sosial masyarakat. Persaudaraan oikumene itu membuat gereja mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai krisis yang mendera.
Baca juga: Pemprov Maluku tidak menutup mata dengan kondisi warga pascakonflik, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022