Ambon (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan, penyelesaian konflik di Pulau Haruku, Maluku tengah, tidak hanya dapat dilakukan dengan sistem pengamanan semata, namun perlu adanya percepatan rekonstruksi dan ganti rugi dampak dari konflik tersebut.
"Sampai kapan kita harus bertikai sementara daerah-daerah lain sudah maju membangun daerahnya, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan hidup rakyat untuk generasi anak cucu mendatang," kata Kapolda Maluku di Ambon, Jumat.
Kapolda Maluku berharap ada perkembangan yang signifikan dalam penanganan kasus, baik soal tapal batas Pelauw-Kariuw, hingga penanganan pengungsi Kariuw.
Baca juga: Polda Maluku upayakan bangun pos permanen untuk cegah konflik Haruku
Konflik Ori-Kariuw di Pulau Haruku meletus pada akhir Januari 2022, dan mengakibatkan jatuh empat korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. Konflik tersebut berawal dari sengketa tapal batas Ori-Kariuw.
Ia mengaku, hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Kariuw dan Pelauw yang menghambat proses rekonsiliasi.
"Untuk itu disarankan kepada DPRD agar dapat ikut bersama meredam kelompok tersebut agar tidak memperkeruh suasana jalannya rekonsiliasi yang saat ini sedang berproses.
Olehnya itu, Kapolda Maluku meminta adanya suatu kerja sama yang baik, dan bersinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ini diharapkan untuk segera memberikan kepastian penetapan batas desa yang sudah ditetapkan sesuai Permendagri No. 45 tahun 2016 dan juga mengacu kepada hukum adat maupun hukum positif.
Baca juga: Ahli waris polisi korban konflik Maluku dapat santunan Rp450 juta
Untuk kegiatan penegakan hukum, Kapolda mengaku pihaknya telah mendatangi, mengamankan TKP pembakaran dan penembakan, pemeriksaan saksi-saksi serta mengumpulkan bahan keterangan.
"Proses penyelidikan terhadap pelaku penembakan, pembakaran dan proses penyidikan terhadap pelaku penyebar Hoaks terus kami lakukan. Kami juga menemukan senjata organik dan beberapa amunisi berkaliber 7,65 mm di hutan perbatasan negeri," sebutnya.
Baca juga: Danrem 151/Binaya serahkan dua gereja siap pakai untuk warga Kariuw, begini penjelasannya
Sementara itu, Komandan Korem (Danrem) 151/Binaiya, Brigjen TNI. Arnold A. P. Ritiauw berharap, agenda ini tidak hanya dibahas saat rapat, namun bisa diselesaikan persoalan yang sudab terjadi ini secara bersama-sama.
"Untuk demo jangan lagi diijinkan demo atas nama negeri Aboru maupun Hulaliu dan negeri lainnya. Kami selalu memberikan sembako sampai hari ini ke Aboru, dan memeriksa kondisi kesehatan warga Kariu yang ada di Aboru," ujarnya.
Kata Danrem, dari TNI selalu siap mendukung semua Progres yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Polri untuk perdamaian di Maluku.
Baca juga: Kapolri naikkan pangkat Faisal Heluth jadi Brigadir Anumerta, penghargaan atas pengabdiannya
