DPRD Maluku temukan lambatnya pelayanan BKD di SBB proses kenaikan pangkat

Ambon (ANTARA) - Komisi IV DPRD Maluku menemukan lambatnya proses pelayanan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengurus kenaikan kepangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Temuan ini terungkap ketika kami melakukan agenda pengawasan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terkhususnya SMA/SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan yang menjadi mitra komisi," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saoda Tethol di Ambon, Senin.

Agenda pengawasan yang dilakukan bukan hanya untuk sekolah saja tetapi juga perlu mendengar aspirasi dari para Guru.

Ternyata cukup banyak yang mengeluhkan masalah kenaikan pangkat yang sudah beberapa tahun diproses namun belum ditindaklanjuti BKD termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Saat pengawasan, hampir keseluruhan ASN mengeluhkan lambatnya proses yang dilakukan BKD, padahal pengurusan kenaikan pangkat sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Selain kenaikan jabatan dan TPP, guru juga membutuhkan pembangunan gedung sekolah baru untuk SMA Negeri 1 karena sekolah yang sudah berdiri selama 46 tahun ini terlihat memprihatinkan karena banyak ruangan yang retak termasuk terdampak gempa bumi tektonik beberapa tahun lalu yang belum ditangani.

"Mereka butuh pembangunan gedung sekolah yang baru namun dana pusat hanya untuk rehab, maka mereka meminta untuk adanya pembangunan ruang guru, kelas, aula, pagar," katanya.