Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI Hasbi Hasan sebagai saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di MA yang menjerat tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh (GS).
"Hari ini, Hasbi Hasan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung untuk tersangka GS di Kantor KPK RI, Jakarta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.
Selain Hasbi, tambah dia, KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni wiraswasta Dadan Tri Yudianto.
Baca juga: KPK jadwalkan ulang panggil saksi kasus suap pengurusan perkara di MA
Sebelumnya, pada Kamis (8/12), KPK telah menahan Gazalba sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu. Penahanan dilakukan setelah KPK memanggil Gazalba untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus tersebut.
Selain Gazalba, dalam kesempatan yang sama, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Prasetio Nugroho (PN) selaku Hakim Yustisial/Penitera Pengganti pada Kamar Pidana dan asisten Gazalba serta Redhy Novarisza (RN) selaku staf Gazalba. Ketiganya merupakan pihak penerima suap dalam kasus itu.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga: KPK panggil staf asisten Sudrajad Dimyati soal kasus suap perkara di MA
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima ialah Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA yakni Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Sementara itu, tersangka selaku pemberi suap yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Baca juga: Dugaan kasus suap KSP Intidana di Mahkamah Agung itu aktivitas mafia peradilan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Hari ini, Hasbi Hasan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung untuk tersangka GS di Kantor KPK RI, Jakarta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.
Selain Hasbi, tambah dia, KPK juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni wiraswasta Dadan Tri Yudianto.
Baca juga: KPK jadwalkan ulang panggil saksi kasus suap pengurusan perkara di MA
Sebelumnya, pada Kamis (8/12), KPK telah menahan Gazalba sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu. Penahanan dilakukan setelah KPK memanggil Gazalba untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus tersebut.
Selain Gazalba, dalam kesempatan yang sama, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Prasetio Nugroho (PN) selaku Hakim Yustisial/Penitera Pengganti pada Kamar Pidana dan asisten Gazalba serta Redhy Novarisza (RN) selaku staf Gazalba. Ketiganya merupakan pihak penerima suap dalam kasus itu.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga: KPK panggil staf asisten Sudrajad Dimyati soal kasus suap perkara di MA
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima ialah Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA yakni Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Sementara itu, tersangka selaku pemberi suap yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Baca juga: Dugaan kasus suap KSP Intidana di Mahkamah Agung itu aktivitas mafia peradilan
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022