Pemerintah daerah bersama aparat keamanan diminta melakukan komunikasi dengan semua pihak agar proses pemulangan pengungsi Kariuw yang menjadi korban konflik di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, bisa berjalan baik.
"Tentu kita tidak menginginkan ada gejolak yang pada akhirnya membuat masyarakat kembali menjadi korban," kata Wakil Ketia DPRD Maluku Abdul Asis Sangkala di Ambon, Senin.
Penegasan Abdul Asis itu menanggapi pemulangan 80 kepala keluarga pengungsi Kariuw setelah konflik sosial pada Januari 2022 antara warga Ori dan Pelauw, Kabupaten Maluku Tengah, yang dilakukan Pemkab Maluku Tengah dan dikawal 600 personel gabungan TNI dan Polri.
Namun, kembalinya 80 KK warga Kariuw dari pengungsiannya di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku hari ini disambut suara ledakan diduga bom rakitan dan terbakarnya sejumlah rumah warga.
"Saya berharap Pemkab Malteng dan pemerintah provinsi maupun Sekda Maluku serta aparat keamanan TNI/Polri membuka komunikasi dengan semua pihak agar masalahnya bisa terselesaikan dengan baik," ucap Abdul Asis.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra dan anggotanya menerima kedatangan sejumlah perwakilan keluarga pengungsi Kariuw yang selama ini berdiam di Kota Ambon.
"Pemulangan pengungsi ini dari Kantor Staf Presiden RI dan sesuai keinginan pemerintah," tegasnya.
Ia menambahkan pemulangan ini juga sudah didesain aparat keamanan dan pemerintah telah mengambil berbagai langkah sehingga tidak mungkin tinggal diam dengan situasi yang terjadi saat ini.
Pemulangan pengungsi dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara Pemkab Malteng, Pemerintah Provinsi Maluku, kepolisian bersama TNI dan Kantor Staf Kepresidenan RI.
Menurut Amir, adanya riak-riak kecil yang terjadi menimbulkan kekhawatiran dari pihak keluarga pengungsi Kariuw di Ambon yang datang ke DPRD Maluku mempertanyakan kenyamanan 80 KK yang kembali ke Kariuw hari ini.
"Sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2022 juga terjadi aksi pembakaran tujuh unit rumah warga Kariuw yang kosong oleh orang tidak dikenal dan sekarang 80 KK yang kembali ini masih bertahan di gereja," jelas Amir.
Dikatakan Amir, Penjabat Bupati Maluku Tengah juga sudah menyampaikan kepada keluarga di pengungsian, tetapi ternyata masih ada yang menolak. Namun, aparat keamanan juga punya protap dan menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengungsi yang baru kembali.
"Aparat keamanan tetap mengambil langkah-langkah pengamanan dan saya koordinasikan dengan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease Kombes Pol Raja Arthur Simamora yang menyatakan kondisinya sekarang sudah aman terkendali," tandas Amir.
Intinya, lanjut Amir, negara tidak akan kalah dengan situasi seperti itu sehingga Komisi I DPRD Maluku mengharapkan kondisi keamanan di Kariuw tetap terjamin dengan hadirnya 600 personel gabungan TNI dan Polri.
